Pendis Bahas Blueprint Penyelesaian Data Kebutuhan Sarana Prasarana Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar Rapat Koordinasi Program Sarana Prasarana Madrasah.  Kegiatan itu dimaksudkan sebagai Penguatan Peta Jalan Sarana Prasarana Madrasah (NTT, 26-28 Juni 2024).

Dalam sambutannya Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muchamad Sidik Sisdiyanto mengapresiasi realisasi anggaran terkait jalannya pengelolaan SBSN Madrasah 2024.

"Realisasi anggaran SBSN 2024 cukup menggembirakan, tercatat berkisar 28,78% sehingga pelaporannya pada Simpro dan SISBSN juga harus disesuaikan," terangnya.

Ia mengaku Rapat Koordinasi Program Sarana Prasarana Madrasah salah satunya menyoal korelasi data pada EMIS dan SIMSARPRAS. EMIS sebagai acuan akreditasi tidak berbanding lurus dengan data SIMSARPRAS dalam pengajuan bantuan sarana prasarana.

"Itu yang terus menerus dikejar oleh BAPPENAS, meraka kesulitan merencanakan penyelesaian rehabilitasi ruang kelas madrasah atau pengadaan ruang kelas baru kalau data yang Kementerian Agama miliki sulit dijadikan acuan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga mengaku memiliki daftar shortlist dan longlist madrasah yang secara bertahap membutuhkan penuntasan dari segi sarana prasarana.

"Shortlist dan longlist ini, nantinya akan jadi acuan, blueprint penuntasan sarana prasarana madrasah," terangnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah, Arif Rahman menyebut masih ada satuan kerja yang belum update SISBSN dan SIMPRO.

"Untuk anggaran sarana prasarana madrasah swasta  masih terkena blokir, fokus kami di Subdit memantau pelaporan pelaksanaan SBSN pada laman SIMPRO dan SISBSN," katanya.

(Dok.Instansi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam)

Dalam kesempatan yang sama, Arif Rahman memberikan apresiasi pada satuan kerja dengan pelaksanaan, pengelolaan dan realisasi anggaran SBSN Madrasah terbaik tahun anggaran 2023. Ia berharap beberapa indikasi yang telah ditetapkan itu bisa memacu satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk terus menerus memperbaiki jalannya pelaksanaan SBSN Madrasah.

"Apresiasi ini yang pertama kali diberikan, meskipun sifatnya sektoral kami ingin SBSN Madrasah lebih teratur termasuk dalam hal ketepatan pelaporan, realisasi anggaran dan kualitas bangunan," jelasnya.

Adapun Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat KSKK, Muhammad Rifa'i menyebut penunjukan NTT sebagai tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Sarana Prasarana Madrasah dikarenakan pentingnya penuntasan masalah sarana prasarana pendidikan madrasah di daerah 3T.