Laut China Selatan menjadi sumber ketegangan geopolitik yang begitu signifikan dan terus berlanjut dari waktu ke waktu, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga bagi dunia internasional. Ketegangan ini berakar dari klaim tumpang tindih atas wilayah maritim yang kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan dan cadangan minyak serta gas bumi yang melimpah.
Menilik laporan dari Lembaga Energy Information Administration (EIA), RRC (Republik Rakyat China) memperkirakan bahwa cadangan minyak disana sebesar 213 miliar barel, yang jumlahnya sekitar sepuluh kali lipat dari cadangan minyak nasional Amerika Serikat. Sementara itu, para ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan bahwa terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan.
Selain itu, EIA juga menyatakan bahwa sumber daya alam terbesar di wilayah tersebut kemungkinan besar adalah gas alam, yang diperkirakan mencapai 900 triliun kaki kubik, setara dengan cadangan gas alam Qatar. Perairan Laut China Selatan juga merupakan jalur utama bagi pengiriman kapal dan sumber mata pencaharian bagi banyak orang di negara-negara sekitar kawasan tersebut (R. Roza, et al., 2013).
RRC, dengan klaim historisnya sering disebut sebagai “sembilan garis putus-putus” menjadi aktor utama terjadinya konflik di Laut Cina Selatan. Yoshifumi Tanaka (2019) dalam buku “The South China Sea Arbitration (Toward an International Legal Order in the Oceans)”, menyatakan bahwa klim tersebut pertama kali muncul di peta resmi China pada Tahun 1948 yang dikenal dengan sebutan “nene-dash line” atau juga disebut “U-shaped line” atau “nine-dotted line”. Sejak itulah kemudian kembali muncul perdebatan dan upaya konfrontatif saling klaim atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut, beberapa negara yang terlibat yaitu seperti seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.
Apabila melihat Peta Standar China 2023 (The 2023 edition of the standard map of China) yang baru di rilis pada Senin 28 Agustus 2023 (Ma Zhenhuan, 2023). Sejumlah surat kabar melaporkan bahwa “Peta Standar China 2023” ini mancakup wilayah-wilayah yang disengketakan termasuk klaim atas Laut China Selatan. Di kawasan Laut China Selatan, batas negara China nampaknya juga mencaplok wilayah sengketa maritim di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia dan Vietnam (BBC News Indonesia, 2023).
Indonesia meskipun bukan negara pengklaim, malah menjadi terlibat dan terkena dampak dari konflik karena wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di wilayah Perairan Natuna masuk dalam peta klaim sepihak China atau Peta Standar China 2023 (The 2023 edition of the standard map of China). Indonesia mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif-nya berdasarkan UNCLOS 1982 dan berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi pada wilayah perairan tersebut (Baylon, et al., 2021).
Ketegangan dan upaya konfrontatif saling klaim yang tidak kunjung selesai ini memicu munculnya kekhawatiran bagi kedaulatan negara Indonesia. Dalam kaitan ini penulis menggunakan istilah belanda “zorgen van heden” yang berarti “kehawatiran masa kini”. Istilah ini digunakan sebagai penegasan dan menunjukkan adanya kehawatiran masa kini atas ancaman konflik yang terjadi di laut cina selatan, yang dikhawatirkan berimplikasi juga terhadap kedaulatan negara Indonesia.
Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Polemik di laut china selatan menjadi tren dari masa-kemasa. Adanya Nine Dash Line yang diterbitkan oleh RRC, ternyata didukung dengan upaya-upaya kekuatan militernya, salah satunya membuat pangkalan militer untuk memperkuat klaimnya (Baylon, et al., 2021). Bahkan akhir-akhir ini terdapat kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa.
Seperti halnya Filipina pada Sabtu (18/5/2024) mengumumkan pergantian komandan yang mengawasi pasukan di Laut China Selatan (Kompas.com, 2024), selaian itu juga Militer AS ikut memperingatkan bahwa China akan melanjutkan pengembangan reaktor nuklir terapung di Laut China Selatan, untuk memperkuat klaimnya atas wilayah maritim yang disengketakan (Kompas.com, 2024a).
