Ibarat laga tinju, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah babak belur. Apalagi setelah munculnya polemik tentang pelaksanaan Formula E. Di tengah kondisi tersebut, dia membutuhkan figur konfrontatif yang mau membelanya.
Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Dia mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada yang sarat dengan tensi sangat tinggi. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies disorot dalam bingkai negatif di banyak hal. Anies disorot soal penanganan banjir. Dia dibanding-bandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama dalam penanganan banjir.
Anies juga disodot karena pembuatan instalasi bambu yang menelan dana Rp 550 juta. Setelah 11 bulan, instalasi bambu itu dibongkar. Dana yang mencapai setengah miliar rupiah itulah yang jadi sorotan banyak orang. Anies juga disorot ketika pemerintahannya memutuskan menebang 190 pohon yang ada di monas. Anies juga dituding kecolongan ketika terpidana kasus malah menjadi Dirut TransJakarta. Masih ada polemik tentang Diskotek Colosseum yang ikut menyorot Anies.
Terbaru, Anies disorot karena penyelenggaraan Formula E tahun 2020. Anies mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan lampu hijau dari Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta. Intinya, Formula E bisa diselenggarakan di monas. Namun, pihak Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta justru membantah memberikan izin.
Rentetan polemik di atas istilahnya sudah membuat Anies berkali-kali terkapar. Dari pemberitaan yang ada, Anies pun terkesan sendirian. Apalagi, belakangan Anies memang belum memiliki Wakil Gubernur. Tak ada pihak yang sangat frontal membela Anies di tengah serangan dari berbagai sisi tersebut. Bahkan, ada kesan salah komunikasi antara Anies dengan anak buahnya dalam polemik Formula E.
Memang dalam beberapa kesempatan, anak buah Anies di birokrasi DKI Jakarta memberikan bantuan dengan pernyataan-pernyataan. Intinya membela Anies Baswedan. Namun, birokrat tetaplah birokrat. Kecenderungan birokrat adalah berbicara sesuai dengan prosedur.
Pernyataan dari dewan yang mendukung Anies pun tidak massif terjadi. Bisa jadi karena Anies memang bukan kader partai politik. Di situasi seperti ini, Anies sudah kalah telak dalam penanganan isu. Mau tak mau dia harus bisa membuat skema baru untuk menangkis semua serangan pada pemerintahannya.
Orang-orang yang berani konfrontatif dibutuhkan Anies. Orang itu adalah figur yang selalu berada di baris terdepan membela Anies dengan segala argumentasinya. Figur tersebut juga berani ambil peran untuk berada di forum guna membela Anies. Figur tersebut juga berani dan bisa memastikan bahwa setiap pernyataannya akan muncul di media mainstream dan dilihat atau dibaca warganet.
Jadi, bukan hanya vokal dan konfrontatif, tapi juga penuh dengan perhitungan. Figur tersebut harus bisa diterima tidak hanya di satu golongan saja. Dia bisa menggerakkan pengaruhnya di golongan-golongan yang ada di masyarakat. Jadi, bukan hanya jago bicara, tapi jago mempengaruhi, jago tampil di depan dan memastikan pernyataannya dikutip media massa mainstream dan diketahui warganet.
Anies membutuhkan figur seperti itu. Anies sebenarnya tak lagi membutuhkan banyak tenaga ahli yang kerjanya cenderung senyap. Anies butuh orang yang frontal membela di depan dengan perhitungan dan kualitas politik kelas wahid. Jika Anies tetap dengan mekanisme komunikasi saat ini, bisa jadi akan makin menurunkan elektabilitasnya. Tentu tak menguntungkan, jika dia ingin maju di Pilgub lagi atau di Pilpres. (*)
