JAKARTA, www.pkb.bangkit.or.id,-- Pemerintah disarankan melakukan audit hasil panen bawang dalam negeri sebelum menentukan kuota impor.
Jika pemerintah bebas membuka impor atau menentukan kuota impor, sedangkan hasil panen dalam negeri sudah mencukupi, maka akan berdampak pada jatuhnya harga bawang lokal sehingga petani bawang akan merugi.
"Begitupun jika hasil panen dalam negeri tidak mencukupi sedangkan pemerintah menutup impor, maka akan terjadi kelangkaan dan berdampak pada melambungnya harga yang tidak terkendali," tukas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja'far, di Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Menurutnya, jika kelangkaan bawang disebabkan oleh perbuatan oknum tengkulak atau importir yang melakukan penimbunan bawang, maka pemerintah harus menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan bawang putih tersebut tanpa pandang bulu.
Dikatakan, jika benar impor bawang hanya dikuasai oleh beberapa importir, maka pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tersebut.
"Karena hal itu bertentangan dengan Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 17 (praktek monopoli)," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, harus diambil tindakan, misalnya dengan membagi kuota impor secara merata biar tidak ada monopoli, atau bisa dengan memberikan izin kepada importir yang track recordnya jelas dan perusahaanya bonafid.
Dia menambahkan, langkanya bawang bisa berdampak pada langkanya benih bawang. Jika tidak ada benih, maka petani tidak akan menanam bawang. Jika petani tidak menanam bawang, pasti akan terjadi kekurangan pasokan.
"Solusinya pasti impor, sedangkan impor tidak akan menyelesaikan akar masalah kelangkaan bawang. Untuk itu pemerintah harus segera membuat langkah-langkah startegis jangka panjang agar masalah bawang tidak terulang kembali," ungkapnya.
Marwan mencontohkan, dengan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung, atau membuat kebijakan untuk mengantisipasi tidak menentunya musim yang berpengaruh pada tidak bisa tanam atau gagal panen.
Untuk itu, semua stakeholder (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain) harus duduk bersama untuk menyatukan persepsi guna mengantisipasi dampak negatif dari kelangkaan bawang sekaligus mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.