Dana APBN Partai Politik Disalahgunakan, Apakah Rakyat Tahu?

Masalah penyalahgunaan Dana tidak jarang terjadi,sering kita mendengar di mana berita dimana korupsi dilakukan oleh pihak ataupun sekelompok oknum pemerintah untuk kepentingan nya masing masing,penyalah gunaan tidak hanya terjadi pada badan legislasi pemerintah saja tidak luput pada partai politik yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat memberikan aspirasi ,meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan lain sebagainya,untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan dana Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.dana tersebut yang selalu menjadi target penyalahgunaan. Padahal tujuan partai dengan meningkatkan keterlibatan rakyat dalam politik tentunya sejalan dengan aspek aspek demokrasi namun mirisnya dana yang digunakan untuk tujuan tersebut malah disalahgunakan, lalu bagaimana caranya kita sebagai rakyat mencegahnya?.

Baru baru ini kita dikejutkan dengan beberapa kasus melibatkan ketua umum sebuah partai seperti kasus partai emas yang baru baru ini ramai dibicarakan.pasalnya partai tersebut dalam proses verifikasi untuk pemilu 2024.maka dari itu penting bagi rakyat untuk selektif memilih pemimpin nya,tidak tergiur oleh uang yang ditawarkan dengan mewujudkan pemilu yang bersih adalah langkah mengurangi korupsi.Cara agar kita lebih selektif lagi adalah rakyat bisa menelusuri dan mengecek dana APBN dan pertanggungjawaban anggaran pada laman masing masing partai politik,namun pertanyaan apakah semua partai politik menampilkan anggaran dananya?.Dalam laman partai sulit sekali menemukan informasi mengenai anggaran anggaran yang telah digunakan.hal ini menunjukkan kurang informatif nya website yang diberikan oleh partai,dan kurangnya transparansi kepada rakyat menyebabkan kurang menerapkan konsep demokrasi .ketika pendanaan parpol jika tidak diperbaiki menjadi oligarki dan semakin jauh dari kepentingan konstituennya sebab didanai oleh segelintir elite politik bermodal besar, sehingga keputusan dan kebijakan parpol amat ditentukan oleh mereka