Kata 'etik' atau 'etika' saat ini menjadi pusat perbincangan di kalangan publik dan dalam wacana politik di negeri ini. Etika dalam politik merujuk pada norma-norma moral atau prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan politik.  Konteksnya membahas pertanyaan-pertanyaan landasan moral tentang pemanfaatan kekuasaan, pengambilan keputusan politik, dan perilaku partisipan politik.Beberapa aspek yang terkait dengan pengertian etika dalam politik mencakup nilai-nilai seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi.  Integritas, sebagai contoh, mencakup kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi dalam tindakan politik. Seorang pemimpin politik yang etis diharapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moralnya dan menghindari kejahatan korupsi atau prilaku-prilaku yang telah disepakati  tidak etis lainya.
Keadilan, dalam konteks etika politik, mencakup distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kebijakan yang adil, serta menghormati hak asasi manusia. Tanggung jawab politik mencakup akuntabilitas terhadap rakyat dan pemenuhan janji-janji kampanye. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan tindakan politik dapat dipahami dan dinilai oleh masyarakat.
Mantik atau logika dalam politik merujuk pada penerapan prinsip-prinsip logika dalam analisis dan argumen yang berkaitan dengan ranah politik. Penerapan mantik dalam politik membantu memastikan bahwa argumen, keputusan politik, dan pernyataan publik didasarkan pada dasar-dasar logis yang konsisten.
Beberapa aspek krusial dari mantik dalam politik mencakup ketepatan dan konsistensi argumen, analisis kausalitas, penggunaan bukti dan fakta relevan, dan ketelitian dalam penggunaan bahasa. Para pemimpin politik harus mampu menyusun argumen dengan baik, menghindari kesalahan logika, dan mampu menganalisis hubungan sebab-akibat secara cerdas.
Gus Miftah yang kini dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mengkritik etika Anies Baswedan  yang bertanya kepada capres bernomor urut 2 tersebut soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang  menurut Anies cacat etika.  Gus Miftah lantas membandingkan  langkah Anies ikut Pilpres 2024 menurutnya lebih tidak beretika. Karena menurutnya, Anies pernah berjanji tidak akan maju kalau Prabowo Subianto melaju menjadi Capres.
Selain itu Gus Miftah yang juga pumpinan Pesantren "Ora Aji" ini dahulu Prabowo mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah demi memenangkan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menanggapi pernyataan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah tersebut  Juru Bicara Timnas AMIN,  Muhammad Husnil bahwasanya  pendakwah kondang tersebut dinilai  tidak mampu menyusun argumen yang baik dalam mengkritik.  Menurutnya, Gus Mitah salah prioritas menilai etika. Bila dulu saat  di pesantren Gus Miftah sering terlibat dalam musyawarah atau bahtsul masail (kajian rutin yang biasa dilakukan di kalangan santri nahdiyin), pasti dirinya akan bisa menyusun argumen dengan baik karena memiliki dasar pengetahuan mantik (cara berpikir, red) yang cukup. Demikian kata Husnil kepada media, Minggu (17/12).
Menurut Husnil, keputusan politik Anies maju sebagai capres tidak bisa disamakan dengan persoalan etika pada langkah Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang cacat etika.  Ia menegaskan konteks pernyataan Anies tidak akan maju menjadi capres selama Prabowo masih sebagai kandidat presiden adalah untuk Pilpres 2019, dan bukan dalam konteks Pilpres 2024. Apalagi pengusung partainya juga berbeda dengan partai-partai yang berkoalisi di  KIM (Koalisi Indonesia Maju).
Adapun Anies menanyakan soal etika kepada Prabowo karena konteks pertanyaan itu berkaitan dengan keputusan Majelis Kehormatan (MK) MK. "Mana mungkin menyamakan persoalan etika yang dipertanyakan oleh Pak Anies Baswedan kepada Pak Prabowo terkait keputusan MKMK yang sah secara hukum, dengan persoalan janji personal Pak Anies tidak maju sebagai calon presiden 2019 dengan konteks sekarang," ujarnya. Â Jika memang Gus Miftah mau membandingkan, imbuh Husnil, semestinya pengasuh Pesanren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, itu juga membuat komparasi lain. "Coba Gus Miftah bandingkan etika personal antara Anies Baswedan - Prabowo dengan Prabowo bersama pendukungnya di Pilpres 2019," saran Husnil. Â Prabowo dikenal memiliki pendukung yang militan pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Namun, Prabowo justru memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi setelah mengalami kekalahan dalam dua pilpres.
Selain itu, bukankah Anies sudah berkali-kali membantah soal tuduhan ingkar janji itu. Capres dari Koalisi Perubahan itu menegaskan dirinya berkomitmen kepada Prabowo soal memegang jabatan gubernur DKI Jakarta 2017-2022 hingga masa jabatannya berakhir. Â Oleh karena itu, Anies tetap bertahan sebagai gubernur dan tidak memotong pencalonan Prabowo di Pilpres 2019. "Ketika sudah tuntas di Jakarta, saya jadi orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apa pun,"Â kata Anies saat ditanya mahasiswa Jambi, Kamis (14/12).
Mengintegrasikan kritik etik dalam konteks politik memang harus selalu menyertakan mantik merupakan  langkah penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang rasional dan argumentasi yang kuat.  Pemimpin politik perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika serta menggunakan logika yang konsisten dalam merumuskan argumen. Kombinasi antara kebijaksanaan moral dan penalaran logis dan kritis merupakan  kunci untuk mencapai keputusan politik yang adil, bertanggung jawab, dan transparan.  Jika dilanggar, justru akan menuai cemooh karena hanya sekedar mempertontonkan kebodohan.*
