KEBUMEN -- Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali menyoroti permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Alun-alun Pancasila. Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku sejumlah PKL yang meninggalkan barang dagangan mereka di alun-alun, sehingga menciptakan kesan kumuh di area tersebut.
"Saya sangat menyayangkan masih ada pedagang yang meninggalkan barang dagangan di tengah alun-alun. Seharusnya barang-barang tersebut dibawa pulang, bukan dibiarkan begitu saja berhari-hari, siang ditinggal sorenya dibuat berdagang sampai malam. Berdagang boleh saja tetapi ada aturannya, alun-alun bukan tempat untuk menyimpan barang " tegas Bupati Arif melalui akun media sosial resminya pada Minggu (5/1/2025). Ia menambahkan bahwa tindakan ini mencemari estetika alun-alun yang sejatinya dirancang sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah berencana melakukan penertiban dengan melibatkan langsung Bupati dalam prosesnya. "Saya sendiri akan memimpin penertiban ini. Mohon pengertiannya kepada para pedagang, karena tujuan kami semata-mata demi menjaga keindahan alun-alun," lanjutnya.
Konsep Penataan PKL di Kapal Mendoan
Revitalisasi Alun-alun Pancasila Kebumen sebelumnya telah dilaksanakan dengan menambahkan berbagai fasilitas, termasuk jogging track, area olahraga, dan pusat kuliner bernama Kapal Mendoan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM), Haryono Wahyudi, kawasan alun-alun seharusnya steril dari aktivitas jual beli, kecuali di area yang telah ditentukan seperti Kapal Mendoan.
Beberapa pengunjung alun-alun pun sepakat bahwa keberadaan PKL perlu ditata ulang agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. "Kalau dibiarkan berjualan bebas, alun-alun jadi terlihat semrawut dan kurang nyaman untuk aktivitas olahraga," ujar Dian Lukiana, salah satu pengunjung.
Harapan dan Solusi bagi PKL
Meski demikian, beberapa PKL menyampaikan harapannya agar diberikan kelonggaran berjualan pada hari Minggu saat kegiatan car free day berlangsung. Agus, seorang pedagang yang biasa berjualan di alun-alun, berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus. "Kami hanya ingin berjualan di hari Minggu karena saat itu pengunjung paling ramai," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Haryono Wahyudi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada para PKL sebelum penertiban dilakukan. "Kami memang berencana melakukan penataan kembali dengan tujuan menjaga keindahan alun-alun serta memberikan kenyamanan bagi para pengunjung," ungkap Haryono.
Penertiban ini perlu segera dilakukan mengingat revitalisasi alun-alun masih dalam tahap pemeliharaan dan belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab. "Kami sempat memberikan izin sementara kepada para pedagang hingga Kapal Mendoan siap digunakan. Namun jumlah PKL terus bertambah, sehingga perlu segera ditata ulang," pungkasnya.
Dengan adanya langkah penataan ini, diharapkan Alun-alun Pancasila bisa kembali menjadi ruang publik yang nyaman, bersih, dan tertata dengan baik tanpa mengesampingkan kebutuhan PKL untuk mencari nafkah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H