Kurikulum Baru vs Presiden Baru

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Sungguh spektakuler, bahwa di bawah pemerintahan SBY yang berdurasi 10 tahun ini, kurikulum terlahir atau terjadi perubahan sebanyak 3 kali, yakni kurikulum 2004 (KBK: Kurikulum Berbasis Kompetensi), kurukulum 2006 (KTSP: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan pada penghujung Tahun Pelajaran (TP) 2013/2014 yang juga pada penghujung pemerintahannya ini menggulirkan lagi kurikulum baru: Kurikulum 2013.

Menelisik fakta di atas dan juga kecenderungan-kecenderungan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, memang fenomena tersebut hampir membenarkan sebuah pomeo bahwa ganti rezim ganti kurikulum, meski pastinya itu bukan suatu generalisasi.

Menurut kehendak Mendikbud (terakhir) pemerintahan SBY, Muh Nuh, Kurikulum 2013 setelah pada TP 2013/2014 kemarin dilaksanakan secara terbatas pada sekolah-sekolah sasaran saja, dan pada 2014/2015 mendatang direncanakan dapat dilaksanakan pada seluruh sekolah minus kelas-kelas tertentu, dan baru pada 2015/2016 mendatang, dijadwalkan full fixasi kurikulum baru tersebut dijadwalkan 100% terlaksana

Ini artinya, proses kelahiran atau suksesi kurikulum (baru) 2013 beririsan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Namun, rezim lama hanya mampu menelorkan tetapi belum tuntas mengeraminya.

Rezim lama (SBY) akan berakhir pada Oktober 2014. Sementara fixasi pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut praktis baru akan berjalan pada Juli 2015 yang notabene pemerintahan sudah berada di tangan rezim baru.

Pertanyaannya, ialah akankah nasib kelahiran Kurikulum baru 2013 yang notabene konon berbiaya mahal ini, di tangan rezim baru nanti juga mengalami perbaikan-perbaikan atau bahkan akan segera berganti alias ihnil man(g)fus?

Pertanyaan ini bukannya tanpa rasional. Di samping ada semacam perasaan trauma pada pomeo ganti rezim ganti kurikulum sebagaimana disebut di atas, juga saat ini, masing-masing Capres-Cawapres sudah pula menyentuh-nyentuh soal kurikulum dalam paparan visi, misi dan program pendidikannya:

PRABOWO-HATTA

JOKOWI-JK

Mewajibkan kembali kurikulum matematika, bahasa Inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan antikorupsi.

Pemberlakukan komponen 70 persen budi pekerti di Sekolah Dasar.

Meningkatkan kesejateraan guru, dosen, dan penyuluh melalui tunjangan guru yang bersertifikat, merekrut 800.000 guru dalam skala 5 tahun, menaikkan tunjangan guru Rp 4 juta per bulan.

Menaikkan taraf kehidupan guru terpencil, baik guru yang tersertifikasi ataupun honorer

Merancang wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, dan menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun.

Melakukan wajib belajar 12 tahun gratis dengan berbasis regulasi.

(Diolah dari Nefosnews , 25/5/2014)

Visi-misi-program pendidikan kedua pasangan terutama pada soal kurikulum tersebut masih terlihat sangat tumpul.

Di samping kedua pasangan hanya berani meraba pada kurikulum tingkat Sekolah Dasar saja. Juga, rabaannya tidak menyentuh secara subtantif roh kurikulum sehingga relatif tidak memiliki tampilan yang berbeda (kebaruan) dengan Kurikulum yang ada (2013).

Paparan Prabowo memang lebih lengkap dan sistematis dibanding Jokowi. Tetapi toh, Kurikulum ala Prabowo yang mewajibkan Matematika, sejatinya tidak memiliki kebaruan lantaran sudah ada dan tetap ada pada kurikulum 2013.

Dan, pada Kurikulum 2013 SD, Bahasa Inggris memang tidak wajib, tetapi keberadaannya sebenarnya masih dimungkinkan, misalnya sebagai muatan lokal sesuai dengan karakteristik sosial-budaya sekolah atau setidaknya bisa diselenggarakan dalam program eskul.

Sementara pendidikan anti korupsi-nya Prabowo dan Budi Pekerti-nya Jokowi sebenarnya juga muatan yang sangat inhern dengan kurikulum 2013 yang memang nilai dominannya ialah penyinergian antara ranah afektif, kognitif dan psikomotorik dengan aksentuasi ranah afektif karena selama ini sering terabaikan.

Jadi, rasanya, di bawah rezim baru nanti ---baik oleh Prabowo ataupun Jokowi, Kurikulum 2013 secara substantif tidak akan segera mengalami perubahan signifikan.***