Kesenjangan Digital di Indonesia

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) baru-baru ini mengingatkan Indonesia tentang ancaman kesenjangan digital yang masih tinggi, khususnya dalam hal akses, etika, dan polarisasi informasi. Dalam laporan mereka, UNDP menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran perlu segera mengatasi ketimpangan ini untuk mencegah semakin lebarnya jurang sosial di masa depan.

Saat ini, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2022 menunjukkan bahwa sekitar 77% populasi Indonesia memiliki akses internet. Namun, ketimpangan wilayah cukup tinggi: di perkotaan, akses lebih luas, sementara di daerah pedesaan---terutama di Indonesia bagian timur---akses internet jauh lebih terbatas. 

Dari sisi pendidikan, hanya sekitar 36% sekolah di pedesaan yang memiliki akses internet yang memadai, dibandingkan dengan 87% di perkotaan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021.

Selain itu, kesenjangan gender dalam akses digital juga masih signifikan. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite 2023, perempuan, terutama yang berpendidikan rendah atau lanjut usia, memiliki akses yang jauh lebih terbatas dibandingkan pria. Hal ini menambah tantangan bagi upaya pemberdayaan perempuan di era digital, yang juga menjadi salah satu sorotan utama UNDP.

UNDP mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi ketimpangan ini, seperti mempersempit kesenjangan digital di wilayah timur, menjaga keamanan data pribadi, dan menyediakan literasi digital untuk kelompok-kelompok rentan. Mereka juga merekomendasikan pemberdayaan masyarakat agar mampu melawan disinformasi yang terus meningkat. 

Data dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, yang membuat penyebaran hoaks dan polarisasi informasi semakin rawan.

Sebagai respons, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan komitmennya untuk mengatasi kesenjangan ini demi menciptakan masa depan digital yang inklusif dan berkeadilan. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia berencana untuk mengarahkan investasi besar pada sektor teknologi dan informasi sebagai jalan menuju masa depan digital yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Bagi Masyarakat Umum

1. Peluang Ekonomi yang Lebih Merata: Mengatasi kesenjangan digital akan membuka peluang ekonomi baru, terutama di sektor e-commerce dan UMKM digital yang dapat menjangkau pelanggan lebih luas. Masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil pun dapat menikmati keuntungan ekonomi, yang selama ini didominasi oleh wilayah perkotaan.
2. Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan: Akses internet yang merata memberikan kesempatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas melalui pembelajaran daring. Hal ini akan meningkatkan keterampilan digital generasi muda dan mendukung kualitas tenaga kerja yang lebih kompetitif.
3. Memperkuat Keadilan Sosial: Digitalisasi yang inklusif dapat mengurangi ketimpangan sosial. Dengan akses digital yang setara, masyarakat dari berbagai lapisan---termasuk perempuan, kelompok rentan, dan wilayah terpencil---akan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mendapatkan informasi, dan bersuara dalam berbagai isu.
4. Menekan Disinformasi dan Polarisasi Sosial: Literasi digital yang memadai akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang benar dan mengurangi dampak disinformasi. Hal ini penting untuk mencegah polarisasi yang disebabkan oleh hoaks dan kampanye negatif, khususnya menjelang periode politik yang sensitif.
5. Pemberdayaan Perempuan di Era Digital: Dengan pemberdayaan yang lebih terarah, perempuan---terutama yang berusia lanjut dan berpendidikan rendah---akan dapat terlibat dalam ekonomi digital dan memperkaya kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini juga akan mendukung kesetaraan gender di dunia digital yang sedang berkembang pesat.

Dengan implementasi yang efektif, strategi ini tidak hanya mempersempit kesenjangan digital, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.