OLEH: Khoeri Abdul Muid
Mengapa pengumuman kepengurusan baru Golkar yang dijanjikan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia begitu dinantikan?
Sore ini, Bahlil akan mengungkapkan perubahan signifikan dalam struktur partai, yang disebut-sebut akan memberikan kejutan. Sebagai langkah pertama dalam periode kepemimpinan barunya, Bahlil berencana memperluas pengurus dari sembilan orang menjadi tim yang lebih lengkap, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Golkar di panggung politik Indonesia menjelang Pilkada 2024.
Namun, meskipun sempat beredar spekulasi bahwa mantan Presiden Jokowi akan terlibat dalam pengurusan baru, Bahlil dengan tegas membantahnya, memastikan bahwa Jokowi tidak akan terlibat dalam kepengurusan partai. "Yang saya tahu nggak ada. Dan nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi," ujar Bahlil di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa Jokowi saat ini berada di luar partai, sebagai "Bapak Bangsa," sebuah posisi yang tidak terikat pada afiliasi politik tertentu. Bahlil menekankan bahwa Jokowi berdiri di atas semua partai politik dan masyarakat Indonesia, menjaga netralitasnya pasca-jabatannya sebagai Presiden.
Analisis Berdasarkan Teori dan Data
Perubahan kepengurusan dalam Golkar ini dapat dianalisis melalui teori kepemimpinan politik dan konsolidasi partai. Menurut teori konsolidasi partai yang dikemukakan oleh Sartori, untuk mempertahankan relevansi dan kekuatan dalam arena politik, partai harus mampu melakukan penyesuaian internal yang dapat memperkuat organisasi dan mendukung tujuan politik jangka panjang.
Pengumuman Bahlil untuk memperkenalkan pengurus baru dapat dilihat sebagai langkah untuk memperkuat jaringan politik dan memperbaharui struktur partai menjelang Pilkada 2024.
Bahlil bertindak sebagai seorang pemimpin yang memanfaatkan prinsip konsolidasi internal guna menjaga stabilitas partai. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa konsolidasi internal partai merupakan faktor penting dalam mengamankan dukungan pada pemilu dan pilkada.
Sejarah politik Indonesia juga menunjukkan bahwa partai yang mampu memperbarui kepengurusannya secara teratur cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih mampu mempertahankan pengaruh politik di tingkat nasional dan daerah.
