Tagline "Keberlanjutan" Prabowo-Gibran, Tidak Harus Kurikulum Merdeka

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membentuk kabinet merah-putih, termasuk pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian terpisah. Meskipun tujuan pemecahan ini adalah untuk meningkatkan fokus dan efisiensi, penting untuk mempertanyakan keberlanjutan Kurikulum Merdeka di tengah dinamika perubahan kebijakan pendidikan yang terus berubah.

Perjalanan Kurikulum Merdeka dan Tantangannya

Kurikulum Merdeka diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan menekankan pengembangan kompetensi siswa. Menurut penelitian oleh UNESCO, pendidikan berbasis kompetensi dapat meningkatkan keterampilan kritis dan kreativitas siswa (UNESCO, 2019). Namun, fleksibilitas ini juga dapat menjadi bumerang. Tanpa pedoman yang jelas, implementasi kurikulum dapat bervariasi dari satu sekolah ke sekolah lainnya, menciptakan ketidakseragaman dalam kualitas pendidikan.

Data dari Kemendikbud (2022) menunjukkan kesenjangan signifikan antara sekolah-sekolah di daerah maju dan tertinggal, di mana lebih dari 70% sekolah di daerah terpencil masih menghadapi tantangan dalam akses pendidikan yang memadai. Kesenjangan ini dapat diperparah oleh ketidakpastian dalam penerapan Kurikulum Merdeka, di mana sekolah-sekolah di daerah kurang terlayani mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif.

Kinerja Indonesia dalam Evaluasi Internasional

Selama penerapan Kurikulum Merdeka, peringkat Indonesia dalam evaluasi internasional mengalami penurunan yang signifikan. Data dari PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara dalam literasi membaca, peringkat 72 dalam matematika, dan peringkat 69 dalam sains. Angka-angka ini mencerminkan penurunan dibandingkan dengan PISA 2015, di mana Indonesia berada di peringkat 62 untuk literasi membaca dan 63 untuk matematika.

Demikian pula, dalam TIMSS 2019, Indonesia mencatat skor rata-rata 368 dalam matematika dan 375 dalam sains, jauh di bawah rata-rata internasional (TIMSS & PIRLS International Study Center, 2020). Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelaksanaannya belum menghasilkan hasil yang diharapkan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan matematika siswa.

Infrastruktur dan Ketidakpastian dalam Implementasi

Tantangan infrastruktur di daerah terpencil menjadi hambatan besar dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, lebih dari 50% sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses internet yang stabil. Hal ini sangat mempengaruhi penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi dan proyek, yang merupakan inti dari Kurikulum Merdeka.

Teori Pendidikan Konstruktivis, yang dipopulerkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi dalam konteks interaksi sosial dan lingkungan yang kaya (Vygotsky, 1978). Tanpa infrastruktur yang memadai, interaksi ini sulit tercipta, sehingga mengakibatkan pembelajaran yang kurang efektif.

Fleksibilitas yang Tidak Selalu Menjamin Kualitas

Meskipun Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengurangi beban belajar dan berfokus pada materi esensial, ini tidak selalu menjamin bahwa siswa akan mendapatkan pendidikan berkualitas. Penelitian oleh Djudju Sudjana (2021) menunjukkan bahwa apa yang dianggap esensial oleh satu sekolah mungkin berbeda dengan yang lain, menyulitkan penetapan standar pendidikan yang seragam. Hal ini menciptakan potensi ketidakadilan dalam pendidikan, di mana siswa di sekolah dengan interpretasi yang lebih ketat dari kurikulum dapat mengalami pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan siswa di sekolah lain yang lebih longgar dalam implementasi.

Kualitas pelatihan guru yang tidak merata juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Menurut laporan World Bank (2020), kurang dari 30% guru di Indonesia mengikuti pelatihan yang relevan dengan Kurikulum Merdeka, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menerapkan metode pembelajaran baru dengan efektif.

Penegasan atas Cita-Cita Pendidikan

Sudah saatnya untuk mengganti Kurikulum Merdeka beserta program ikutannya dengan kebijakan pendidikan yang lebih terstruktur dan terencana, berfokus pada upaya nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita pemerintahan Jokowi, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara, harus dilanjutkan dan diwujudkan dengan nyata. Kita tidak bisa berkompromi dengan masa depan generasi penerus yang memerlukan pendidikan yang relevan dan berkualitas.

Pendidikan harus menjadi prioritas utama, dengan dukungan nyata bagi guru dan infrastruktur yang memadai. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial atau geografis, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas dan dapat berkontribusi secara positif bagi bangsa. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.