OLEH: Khoeri Abdul Muid
Bagaimana peran seorang investor kawakan Amerika Serikat, Ray Dalio, dalam pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Subianto di Hambalang menggambarkan arah politik dan ekonomi Indonesia ke depan? Apakah ini sebuah sinyal bahwa kepemimpinan Prabowo akan semakin mendekatkan Indonesia pada prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas dan dominasi kapitalisme global, ataukah ada pemikiran lain yang diharapkan lahir dari retreat ini?
Dalam perspektif politik, kehadiran seorang investor kelas dunia seperti Ray Dalio menandakan adanya kesadaran akan pentingnya globalisasi ekonomi dan bagaimana Indonesia perlu beradaptasi di dalamnya. Pembekalan yang diadakan Prabowo di Hambalang bukan hanya sekadar pertemuan internal yang menyiapkan calon menteri untuk menjalankan tugasnya, tetapi menjadi simbol yang lebih luas: Indonesia ingin memantapkan posisinya di panggung ekonomi dunia, dengan merangkul wawasan dan pendekatan dari pelaku pasar global.
Namun, dari sudut pandang filsafat politik, apakah langkah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa pemerintahan mendatang akan semakin tunduk pada kepentingan pasar? Dalio, dengan reputasinya sebagai pendiri Bridgewater Associates dan kekayaan lebih dari $14 miliar, membawa narasi yang kuat tentang pentingnya kapitalisme sebagai mesin pembangunan ekonomi. Dalam slide presentasinya yang berjudul "What I Would Do If I Were In Your Shoes," terlihat jelas bahwa Dalio menawarkan pandangan personal tentang bagaimana calon menteri dapat menghadapi tantangan ekonomi di Indonesia.
Jika kita melihat hal ini melalui lensa teori hukum, pertanyaannya adalah bagaimana regulasi dan kebijakan yang akan dibuat oleh kabinet baru di bawah arahan Prabowo, setelah mendapatkan pencerahan dari tokoh global seperti Dalio, akan berdampak pada masyarakat luas. Di satu sisi, ada argumen bahwa Indonesia membutuhkan reformasi hukum untuk menarik lebih banyak investor asing dan memajukan iklim investasi. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu pro-kapitalis bisa mengabaikan kepentingan rakyat kecil, memperdalam ketimpangan, dan melemahkan upaya perlindungan sosial.
Perspektif ekonomi-politik juga mengajak kita untuk merenungkan kemungkinan adanya tarikan kuat antara kepentingan nasional dan global. Sementara Ray Dalio berbicara tentang bagaimana calon menteri harus berpikir seperti pelaku pasar global, kita harus bertanya: apakah kepentingan rakyat Indonesia benar-benar akan sejalan dengan kepentingan modal global? Apakah kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan semata akan mengorbankan keadilan sosial?
Dari sudut pandang teori pembangunan, ada narasi yang sering muncul dalam diskusi seperti ini: bahwa keterlibatan dengan kapitalisme global merupakan satu-satunya jalan menuju pembangunan. Namun, Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sejarah panjang ketimpangan sosial, juga harus hati-hati. Teori ketergantungan (dependency theory) mengingatkan bahwa negara-negara berkembang yang terlalu mengandalkan modal asing bisa terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang semakin memperburuk ketidaksetaraan.
Arah kabinet Prabowo ini memunculkan refleksi mendalam: apakah mereka akan membangun model pembangunan yang mandiri, ataukah akan semakin tergantung pada modal dan kebijakan asing? Ray Dalio, dengan segala pengaruhnya, mungkin memberikan pelajaran tentang cara menangani ekonomi pasar, tetapi pertanyaannya adalah: sejauh mana nasihatnya relevan untuk konteks sosial dan ekonomi Indonesia yang unik?
Dalam kajian politik kontemporer, keterlibatan tokoh global seperti Dalio bisa dilihat sebagai cara memperkuat legitimasi politik Prabowo di mata dunia internasional. Namun, bagi kalangan dalam negeri, pertemuan ini mungkin juga menjadi tanda tanya besar tentang bagaimana kebijakan pemerintah mendatang akan mempengaruhi sektor-sektor lokal, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang kerap terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi pasar bebas.
Di akhir refleksi ini, kita harus merenungkan: apakah kehadiran Ray Dalio di Hambalang ini adalah awal dari integrasi yang lebih mendalam ke dalam kapitalisme global, ataukah sekadar nasihat pragmatis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasional? Terlepas dari jawabannya, peran kabinet baru dalam menjembatani kepentingan global dan nasional akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran di masa depan.
