Bisakah Negara Dikelola dengan Bijaksana? Refleksi atas Lima Arahan Penting Prabowo

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Bagaimana sebuah negara dapat dikelola dengan kebijaksanaan dan efektivitas di tengah kompleksitas tantangan? Dalam pengarahan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para calon menterinya, lima poin penting membuka wacana tentang manajemen publik, filsafat etika, politik yang terkoordinasi, dan teori pembangunan yang berkelanjutan.

Pertama, dari perspektif manajemen, pengelolaan APBN untuk kemaslahatan rakyat menegaskan pentingnya efisiensi dan transparansi. Prabowo meminta para menteri mengalokasikan anggaran secara tepat untuk rakyat, menggarisbawahi tanggung jawab mereka sebagai manajer profesional, bukan hanya politisi.

Dari segi filsafat, seruannya agar APBN tidak dimanfaatkan demi kepentingan pribadi menunjukkan komitmen pada etika pelayanan publik. Di sini, kita melihat prinsip Kantianisme, bahwa pejabat publik harus bertindak berdasarkan kepentingan bersama, selaras dengan pandangan Aristotelian tentang politik untuk kebaikan kolektif.

Pada ranah politik, Prabowo menekankan sinergi antar lembaga, mencerminkan visinya untuk menghindari konflik birokrasi yang menghambat reformasi. Teori birokrasi Max Weber mendukung pentingnya struktur yang rasional dan koordinasi yang efektif dalam menciptakan pemerintahan yang efisien.

Selanjutnya, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kemandirian pangan, energi, dan air menjadi isu strategis yang diangkat Prabowo. Ini merupakan langkah vital dalam menghadapi tantangan global, dan mencerminkan pemikiran bahwa ketahanan sumber daya merupakan dasar pembangunan bangsa yang kuat.

Akhirnya, arahan ini mengajak kita merenungkan harmoni antara idealisme dan realisme politik. Prabowo menggabungkan visi kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemandirian bangsa dengan kebutuhan untuk mengelola negara secara pragmatis. Dalam hal ini, kita melihat refleksi dari pemikiran Plato tentang "raja filsuf" --- seorang pemimpin bijaksana yang mampu menggabungkan nilai-nilai moral dengan tindakan nyata.

Dengan lima arahan ini, Prabowo menyampaikan lebih dari sekadar pedoman teknis; ini adalah panggilan untuk berpikir besar, bertindak dengan integritas, dan mengelola negara dengan kebijaksanaan sejati.