Menebak Arah Permanenisasi Koalisi Merah Putih

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Sebagaimana diberitakan (detikcom), Senin 14/7/2014, 17.00 WIB, di Tugu Proklamasi, Jakarta, 7 Parpol koalisi pro Prabowo-Hattayang sering disebut Koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB, dan PD) mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen.

Permanenisasi tersebut ditandai dengan penandatangan Piagam serupa MoU oleh para Ketum parpol: Suhardi, Abu Rizal Bakrie, Hatta Rajasa, Suryadharma Ali, Anis Matta, MS Kaban dan Sekjennya masing-masing ---minus PD yang diwakili Ketua DPD PD DKI Nachrowi Ramli, kemudian diserahkan kepada Prabowo Subiyanto, yang didaulat sebagai Pembina koalisi itu.

Selain itu, acara yang dimeriahkan massa dan para pengurus partai pendukung itu dihadiri pula oleh Mahfud MD, Ketua Koalisi dan mantan istri Prabowo Subianto, Titiek Soeharto, caleg Golkar terpilih yang akan menghuni Senayan periode 2014-2019.

Yup. Selain soal ketidakhadiran unsur DPP PD, yang sesungguhnya masih mengusung tanda tanya besar itu, pertanyaan urgennya ialah, untuk kepentingan apakah permanenisasi koalisi yang berkekuatan 63% di parlemen itu dilakukan?

LATAR BELAKANG

Ada dua alasan yang saya tangkap dari orasi Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pasca pendeklarasian itu.

Menurut Ical, koalisi permanen bukan bertujuan untuk memenangkan salah satu capres. Dia menegaskan, ada tujuan khusus kenapa koalisi permanen harus dikukuhkan.

Pertama, alasan ideologis, bahwa salah satu latar belakang pembentukan koalisi permanen adalah adanya suara yang menyebut adanya ideologi yang sempat dilarang akan diizinkan masuk lagi ke Indonesia.

Katanya, "Kita bermaksud akan menjaga Pancasila jangan sampai ini nanti akan digantikan oleh ideologi lain, kita mendengar suara sayup-sayup akan membolehkan satu ajaran yang pernah dilarang."

Dan, kedua, alasan praktis, bahwa oleh karena antara lain alasan ideologis itu koalisi permanen menghendaki penguatan atau pengwibawaan parlemen dalam konstelasi sistem pemerintahan presidensial.

Kata Ical, "Kita menginginkan sistem presidensial di negara ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. DPR yang akan datang terdiri dari 10 partai, presiden yang terpilih harus dapat berkomunikasi dengan baik bila ada 2 koalisi (maka mereka harus) diajak berunding presiden untuk menentukan arah kebijakan."

ARAH KOALISI?

Terlepas dari soal ideologi sebagaimana dihembuskan Ical, pertanyaan-pertanyaan berikutnya ialah, mengapa penguatan daya tawar parlemen oleh koalisi ini dilakukan pagi-pagi (sebelum presiden dan capres terpilih ditetapkan)?

Apakah tengarai ini merupakan cermin ketidak percayaan diri Koalisi Merah Putih akan kemenangan kandidatnya? Apakah hanya merupakan langkah antisipasi kalau-kalau jagoannya nanti ternyata kalah sehingga melemparkannya pada posisi “oposisi”, yang karenanya rawan pecah kongsi dan kutu loncat?

Ataukah sebaliknya, jika jawaranya memang menang, maka pempermanenan koalisi ini yang mengokohkan kubu parlemennya, dimaksudkan sebagai langkah pemastian kestabilan pemerintahannya?

Atau, bahkan dalam perspektif jangka pendek, terkait dengan telah terbitnya UU MD3 yang mengabsyahkan pimpinan DPR tidak sebagaimana biasanya yang harus dari unsur partai pemenang pileg, ---kali ini PDIP--- yang notabene rival koalisi ini, lalu sesungguhnya mereka hendak mengambilnya dengan cara menggalang kebersatuan koalisi?

Yup. Semuanya bisa saja terjadi.

Namun, yang jelas, koalisi sebagai persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri, pastinya membawa sifat bawaannya yang berasaskan manfaat, artinya bersifat sementara saja.

Dan, dalam politik, sebagaimana diadagiumkan bahwa tidak ada kawan ataupun lawan yang benar-benar permanen, melainkan yang permanen ialah kepentingan politik itu sendiri.

Salam.***