Trias Politika: Apakah Sudah Sesuai Penerapannya di Indonesia?

Dari yang kita ketahui saat ini adalah dua dari tiga fungsi kekuasaan pemerintahan sudah berada di bawah satu partai yang sama yaitu, PDIP dengan Jokowi sebagai Presiden dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. 

Oleh karena itu, jika menerapkan teori Trias Politika maka ini sangat tidak relevan dari apa yang disampaikan oleh Montesquieu. 

Kemudian, apakah benar hal ini tidak relevan?

Banyak yang beranggapan bahwa setiap kebijakan Jokowi akan bermaksud demi kepentingan partainya sendiri. Bahkan banyak kalangan pengamat politik seperti Nico Harjanto yang berpendapat bahwa Jokowi masih dianggap sebagai petugas partai oleh Megawati. 

Hal tersebut tentu didasari berbagai macam alasan, seperti apa yang terjadi di lingkup jabatan pemerintahan pusat yang dinilai masih mengutamakan orang-orang dari partai pendukung Jokowi untuk mengisi jabatan penting strategis itu.

Seharusnya sosok Presiden RI harus berorientasi pada kepentingan rakyat bukan tujuan partai politiknya. Ketua DPR RI pun tidak luput dari perhatian para pengamat politik yang juga menilai setiap pembentukan kebijakan di parlemen akan dipengaruhi oleh kepentingan koalisi partai penguasa yang saat ini di ketuai oleh PDIP.

Maka, penulis berpendapat bahwa penerapan fungsi kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidak sesuai konsep Trias Politika yang disampaikan Montesquieu, karena perancangan kebijakan undang-undang sampai penerapan pelaksanaannya akan dipengaruhi sangat besar oleh kepentingan partainya sendiri. 

Sehingga, kemerdekaan politik individu masyarakat secara tanpa sadar akan dipaksa untuk mengikuti tujuan dan kehendak partai penguasa karena di setiap kebijakan pada lembaga legislatif dan eksekutif akan memiliki orientasi yang sama pada tujuan partai yang membawahinya.

Koalisi partai penguasa tidak akan memberikan ruang untuk setiap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau tidak sejalan dengan tujuan partainya.

Partai oposisi lain yang bertentangan dengan partai penguasa tidak akan bisa berbuat lebih selain hanya sekedar mengkritik. 

Maka, apakah ada yang bisa melemahkan partai PDIP dalam pengaruh pemerintahan di Indonesia, pada kontestasi politik 2024 nanti?