Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2022 cenderung mengalami penurunan. Salah satu faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yaitu pengaruh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selain itu juga dipengaruhi oleh lemahnya harga komoditas terutama komoditas pertanian. Hal ini yang menyebabkan pendapatan rumah tangga pertanian mengalami penurunan.
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2022 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang relatif meningkat. Sebab perekonomian Sumatera Barat sangat bergantung pada pertanian dan perkebunan. Hal ini membuat Sumatera Barat lebih rentan terhadap lemahnya harga komoditas global. Ketika harga komoditas menurun, perekonomian Sumatera Barat dapat terpukul lebih keras dibandingkan Provinsi lain yang memiliki keragaman sektor ekonomi yang lebih besar (Yatim, 2017). Faktor lain yang dipengaruhi oleh penurunan perekonomian suatu daerah, salah satunya adalah kebijakan moneter dan fiskal.
BI-rate dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014-2022 keduanya cenderung mengalami penurunan. Misalkan pada tahun 2020, BI-rate Sumatera Barat sebesar 3,75 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2019 yaitu 5,00 persen. Akan tetapi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar minus 1,62 persen, juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2019 yaitu 5,01 persen, maka data tersebut tidak sesuai dengan teori. Perlambatan ini sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi seperti sektor domestic (Akbar et al., 2022). Maka dari itu pemerintah Indonesia harus mencari alternatif solusi pada masa pandemi dengan cara penurunan suku bunga atau BI-rate.
PAD di tahun 2014-2022 mengalami fluktuasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Misalkan pada tahun 2021, PAD Sumatera Barat sebesar Rp 1.576.555.593,60, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2020 yaitu Rp 1.683.226.171,34. Akan tetapi pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,29 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu minus 1,62 persen, maka data tersebut tidak sesuai dengan teori. Perlambatan ini sebagai akibat masih berlanjutnya pandemi Covid-19 dan dampaknya dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Sumatera Barat (Oktavia & Zulvia, 2023). Oleh karna itu pemerintah Indonesia selalu mengedepankan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
pengeluaran pemerintah di tahun 2014-2022 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Misalnya di tahun 2022, pengeluaran pemerintah Sumatera Barat sebesar Rp 6.204.281.123,95, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp 6.468.906.658,35. Akan tetapi pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 4,36 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu 3,29 persen, maka data tersebut tidak sesuai dengan teori. Secara teori pengeluaran pemerintah dilakukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun (Mutia Sari et al., 2016).
Pengaruh BI-rate terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Secara parsial, BI-rate berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara BI-rate terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat ditentukan oleh BI-rate. Apabila BI-rate mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat BI-rate yang tinggi, maka masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan dan jumlah uang yang beredar akan berkurang, maka permintaan akan barang dan jasa dalam perekonomian akan rendah.Sebaliknya, apabila BI-rate mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan penurunan tingkat BI-rate akan mendorong para pengusaha untuk melakukan pinjaman di bank untuk melakukan kegiatan perekonomian, menghasilkan barang dan jasa sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat seperti yang dibutuhkan.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan asli daerah antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antar daerah, yang satu sisi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan disisi lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pendapatan asli daerah secara umum berasal dari potensi daerah, sedangkan tidak semua daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang besar seperti sektor pertambangan, kemudian hanya dilandasi oleh penerimaan dari sektor pariwisata, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tergantung dari besar kecilnya anggaran yang berlaku di masing-masing negara, sehingga hubungan tersebut dapat berupa positif atau negatif. Pada hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Sumatera Barat memiliki koefisien yang negatif dengan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, hal ini merupakan suatu hal yang wajar dan kondisi yang sama juga telah terjadi di daerah lainnya. Selain itu pada kondisi internal APBD Sumatera Barat, realisasi keuangan daerah pada posisi belanja tidak langsung porsinya terus meningkat setiap tahunnya dan lebih besar porsinya dari pada belanja langsung, artinya bahwa hal inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengaruh yang tidak signifikan dari pengeluran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
