      Maka, di dalam pengembangan kemampuan individu, ada yang dinamakan dengan pelatihan maupun sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan keahliannya yang dimiliki. Hal ini dibutuhkan sebagai indikator bagi tingkat kualitas tiap individu untuk diarahkan kepada jabatan atau tugas yang tepat. Setelah mendapatkan pelatihan, individu dapat ditempatkan sesuai dengan jabatan dalam lingkup komposisi yang tepat di perusahaan. Perlu diingat pula, tidak hanya pengembangan yang diberikan, namun harus diberikan pula pengakuan kepada individu tersebut, dengan memberikan reward yang tepat sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Misalnya, memberikan jabatan baru dengan tanggung jawab yang baru pula sesuai dengan pengembangan yang telah diberikan kepada pegawai dalam bentuk pelatihan. Sertifikasi yang menjadi pengakuan akan keahlian baru atau hasil pengembangan dari kemampuan yang dimiliki, dapat diberikan penghargaan yang tepat, sehingga memotivasi pegawai untuk lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam bentuk kinerja yang baik.
      Namun, diatas itu semua, perlu diberikan pengawasan secara penuh kepada individu atau pegawai. Pengawasan tersebut, tidak perlu memberikan tekanan yang dapat merusak motivasi individu dalam bekerja. Hal yang perlu dilakukan, hanyalah memanfaatkan data yang ada, semisal pada kehadiran atau absesi pegawai sehari-hari, untuk memberikan pengawasan dalam kinerja yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. HRIS yang menyediakan sistem monitoring dalam kehadiran maupun kinerja pegawai, dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi keterbatasan pengawasan secara manual oleh individu atau pegawai yang berada di HR Division.
      Pengawasan ini akan terlihat hasil yang efektif dan efisien karena sistem yang baik dari HRIS yang sudah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan dalam menentukan sistem pengawasan seperti apa untuk membentuk kontrol bagi para pegawainya. Tentunya dengan pengawasan yang ada, dengan didukung oleh sistem yang tepat, pemberian penghargaan maupun hukuman dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tentunya mengedepankan azas keadilan yang berlaku. Sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi, maka pengawasan menjadi sumber terdepan dalam memberikan penilaian kepada para pegawai secara penuh dan mengutamakan ketelitian dan menekan kesalahan sekecil mungkin dalam pelaksanaannya.
