Kesenjangan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam distribusi kekayaan di suatu masyarakat. Kesenjangan ekonomi merupakan masalah utama di Indonesia karena dampaknya yang merusak stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi menciptakan ketimpangan yang memicu ketegangan sosial.
Tingginya angka kriminalitas, kemiskinan,dan buruknya kualitas kesehatan merupakan beberapa dampak dari kesenjangan sosial ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kriminalitas di Indonesia pada tahun 2021 adalah 90 per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, 90 dari 100.000 orang menjadi korban kejahatan tahun lalu. Direktur Jenderal BPS K. Suhariyanto juga menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta, bertambah 1,13 juta orang dibandingkan Maret 2020 dan 2,76 juta orang dibandingkan September 2019. Sangat disayangkan bahwa Indonesia harus mengalami kesenjangan sosial-ekonomi dengan proporsi yang tinggi.
Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan di Indonesia adalah banyaknya jumlah penduduk miskin. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena kita hidup di dunia yang luas dengan pendapat-pendapat yang berbeda tiap orang. Di satu sisi ada banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan, sementara di sisi lain ada orang-orang yang sangat kaya. Dan orang yang kaya mayoritasnya mayoritasnya tidak mau membagi hartanya ke orang yang miskin.
Upaya untuk menghentikan kesenjangan ekonomi dapat melibatkan serangkaian langkah yang mencakup:
1. Pendidikan Inklusif: Investasi dalam pendidikan yang inklusif dapat membuka peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap pengetahuan dan keterampilan.
2. Kebijakan Redistribusi: Implementasi kebijakan ekonomi yang fokus pada redistribusi kekayaan dapat membantu mengurangi kesenjangan, seperti pajak progresif atau program bantuan sosial yang terarah.
3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan ekonomi lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata di tingkat komunitas.
4. Akses ke Pembiayaan: Menyediakan akses yang lebih mudah dan adil terhadap pembiayaan bagi pengusaha kecil dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap modal usaha.
5. Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan tata kelola dan transparansi kelembagaan ekonomi dapat membantu mengurangi kesenjangan dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.
6. Pengembangan Keterampilan: Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terfokus dapat membantu meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja dan mengurangi kesenjangan dalam keterampilan.
7. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
