Rencana kebijakan pemprov DKI Jakarta mengatur dengan larangan sepeda motor melintasi jalur protokol seharusnya harus disambut positif oleh sebagian pengguna transportasi di jakarta, sebab rencana "minor" ini bisa dibilang rencana yang bukan hanya wacana seperti kebijakan pemerintahan sebelumnya yang hanya muncul di mulut tapi tidak ada realisasinya mengurangi kemacetan jakarta. Apalagi pemprov tak hanya mengeluarkan kebijakan yang mungkin akan merugikan para pengedara roda dua, tapi juga memberikan solusi dengan memyiapkan bus gratis yang bisa digunakan para pesepeda motor untuk melintasi jalur yang dilarang.
Pro dan kontra sudah pasti akan ada di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemprov dalam usah mengurangi kemacetannya, apalagi pendapat kontra akan selalu muncul bagi para pengendara yang sulit move on dari kenyamanan bermoda tranportasi sepeda motor. Daripada harus melarang ini itu, menurut opini saya Pemprov DKI akan lebih efektif jika usaha dalam mengurai kemacetan dengan cara sosialisasi habis-habisan masyarakat untuk pindah ke moda transportasi alternatif seperti Commuter Line ataupun Busway, walaupun juga kedua transportasi alternatif ini juga belum sanggup mengakomodir jumlah penumpang yang membludak.
Tapi, kebijakan ini apakah tepat melarang sepeda motor melintasi jalan protokol dan dicap sebagai biang keladi kemacetan jakarta?
Pantauan mata awam saya sebagai pengguna segala moda transportasi yang sering digunakan di jakarta, sepeda motor bukanlah biang utama penyebab kemacetan jakarta, karena menurut saya sepeda motor tidak terlalu memakan badan jalan dan menjadi penyebab kemacetan jakarta, tingkah kesemerawutan asal selap-selip gaya pemotor inilah yang mungkin menjadi penyebab kemacetan, tapi tetap sepeda motor walaupun dilarang melewati jalur protokol, kemacetan jakarta tidak akan pernah terurai.
Jadi, siapa yang menjadi biang kemacetan di jalur protokol? Silakan amati jalur cepat dan jalur lambat yang ada di jalur protokol, akan sangat jelas terlihat mana yang menjadi biang kemacetan jakarta. Yap, mobil pribadi dengan jumlah penumpang 1-2 orang lah yang menurut saya adalah pemakan badan jalan paling banyak di jakarta, apalagi ditambah dengan aksi joki 3in1 yang merajalela dan juga seakan-akan dibiarkan pihak kepolisian untuk selalu berkeliaran menjajakan jasa illegalnya.
Mengapa mobil sepertinya agak setengah-setengah diberikan aturannya, wacana ERP (Electronic Road Pricing) seperti dikerjakan setengah hati, terlalu banyak jurang birokrasi yang menjegal rencana pengaturan jalur untuk mobil ini. Dan, menurut pandangan sinis nan sotoy saya, dua keputusan ini adalah rencana memanjakan masyarakat menengah ke atas.
Tapi, tetap sebagai masyarakat pinggiran yang mencari nafkah di Jakarta saya selalu mendukung segala keputusan Pemprov DKI demi mengurangi kemacetan Jakarta, tetapi akan lebih bijak juga jika Pemprov juga "getol" memberlakukan aturan yang ketat juga pada pengendara mobil pribadi di jalur protokol, Yaudah gituu aja...
Ini buktinya jika mobil yang paling makan badan jalan di kota-kota besar.
Aktivis pesepeda memberikan bukti mobil lah biang kemacetan sebenarnya (www.thisiscolossal.com)
Opini sotoy saya jangan terlalu dipikirin, apalagi diseriusin...
