Mohon tunggu...
Kesuma Irawan
Kesuma Irawan Mohon Tunggu... -

nothing special

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Penegakan Hukum Politik

30 Juni 2013   21:16 Diperbarui: 24 Juni 2015   11:11 152
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hukum di Negeri ini sudah tidak jelas juntrungannya. Alih-alih menegakkan, sekarang malah sibuk dengan berpolitik dengan rakyat. Semua hal yang jelas menjadi kabur dengan dalil yang tentunya tidak dimengerti oleh orang awam. Hukum menjadi absurd dan tajam kebawah dan tumpul ke atas.

Begitu banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah menjadi sulit, seolah-olah memang sulit, alasan demi alasan pun dilontarkan untuk mengaburkan kesalahan yang dilakukan oleh yang menegakkan. Hukum adalah aturan, hukum adalah ketetapan, hukum adalah landasan. Kenapa begitu sulit untuk ditegakkan? Kenapa begitu sulit memutuskan sesuatu yang sudah ada dasarnya. Jika pun belum ada, tinggal dibuat aturan yang mewadahinya, begitu simpelnya logika ini kenapa dibuat sedemikian ruwetnya oleh para pembuat dan pelaksana aturan itu..???

Semua berawal dari kepentingan, jika ada yang membahasakan "Sulit mencari Penegak hukum yang benar-benar ingin menegakkan hukum" rasanya Semakin nyata. Manusia-manusia yang selama ini menjadi pembuat aturan sudah dirasuki entah oleh JIN mana sehingga mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi, atau jangan-jangan memang orientasinya memang seperti itu ketika ingin mencalonkan diri sebagai pembuat dan pelaksana aturan.

Lucunya, hal tersebut menjadi tontonan dan hiburan bagi masyarakat yang sangat haus akan informasi, namun sayangnya hal tersebut menjadi penggiringan opini yang membutakan. Media berperan dengan sangat amat menjadikan penduduk negeri ini konsumtif akan berita dan menjebak mereka dalam polemik yang tentunya berorientasi pada rating saja.

Jika para pelaksana hukum tersebut ikut berpolitik, maka harapan negeri ini menjadi negeri hukum semakin samar, harapan untuk menjadikan hukum panglima pupus sudah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun