Penulis: Sydney Tjandra
Setelah delapan tahun Indonesia ditetapkan bebas polio oleh WHO, kasus polio tipe 2 kembali ditemukan di Aceh sehingga dideklarasikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 19 November 2022 yang lalu. [1] Kendati sudah ditemukan vaksinnya sejak tahun 1955 [2], juga diresmikan dosisnya dalam rangkaian imunisasi dasar lengkap Kementerian Kesehatan sebagai dosis oral (OPV) dan suntik (IPV), mengapa penyakit mematikan ini dapat kembali menghantui? Cakupan imunisasi yang terus menurun selama 10 tahun terakhir adalah petunjuknya.Â
[1] Dari percakapan dengan tenaga kesehatan di Aceh serta pengamatan kentalnya adat Aceh, kepercayaan masyarakat tampaknya menjadi salah satu faktor kepatuhan imunisasi yang rendah.[3] Untuk menarik kembali masyarakat agar berpihak pada kesehatan, keterlibatan elemen masyarakat--seperti kader--berpotensi menjadi kunci.Â
Kader Kesehatan untuk Masyarakat, Ujung Tombak Kesehatan Layanan Primer
"Kader itu garda terdepan kita, ..., tanpa dukungan kader, puskesmas bukan siapa-siapa karena kader itu juga sudah bagian dari masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat sehingga apapun yang diinformasikan oleh kader itu akan diterima oleh masyarakat." (IN, Penanggung Jawab Program Imunisasi Puskesmas, DKI Jakarta)Â
Kutipan tersebut menjadi gambaran bagaimana pentingnya peran kader untuk menjangkau masyarakat sebagai bagian dari masyarakat. Menurut literatur, kader terlibat dalam menyukseskan berbagai intervensi, misalnya untuk pembasmian malaria [4], edukasi tumbuh kembang anak [5], edukasi resistensi antibiotik [6], dan lainnya. Dengan digaungkannya penguatan layanan kesehatan primer sesuai Deklarasi Astana 2018, peran kader masyarakat sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) puskesmas menjadi salah satu praktik terbaik respons sistem kesehatan dalam era COVID-19 di negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. [7]
Secara historis, kehadiran kader sebagai tenaga sukarela dapat ditarik kembali ke saat posyandu (pos layanan terpadu) pertama diperkenalkan pada zaman Soeharto (1984). [8] Hingga saat ini, kader masih aktif dan terbagi ke dalam berbagai ranah kerja, misalnya jumantik (juru pemantau jentik), posyandu, dasawisma PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), dan lainnya. Karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat, potensi kader untuk kesehatan besar, baik dari preventif, promotif, hingga kuratif.Â
[6] Di Indonesia, peran penyuluhan dari kader, misalnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, telah berhasil meningkatkan kualitas hidup lansia. [9] Sebuah kajian sistematis juga menunjukkan bahwa intervensi kader membawa dampak positif pada berbagai parameter, dari indikator klinis penyakit, tingkat screening, hingga perubahan perilaku pasien. Intervensi kader juga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan. [10]
Status Quo Kader di Indonesia
Kementerian Kesehatan beberapa kali mengikutsertakan peran kader dalam berbagai pedoman ataupun petunjuk teknisnya. [11-13] Di lapangan, puskesmas juga masih mengandalkan para kader untuk mengeksekusi berbagai program, seperti operasi timbang bayi-bayi untuk surveilans stunting, operasi sweeping, dan program lainnya. Selain itu, para kader juga menjalankan fungsi edukasi dengan menyuluh masyarakat ataupun menjawab pertanyaan/keraguan yang ada di masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan puskesmas di masyarakat, kader memiliki hubungan erat dengan para petugas maupun tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas.
