Mohon tunggu...
Rei Kerei
Rei Kerei Mohon Tunggu... -

suka membaca,tertarik dengan dunia maya,broadcast dan peduli lingkungan

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Kepala Desa Muntei Tolak Perkebunan Sawit

30 Agustus 2011   15:01 Diperbarui: 26 Juni 2015   02:21 110
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tulut Ogok, Kepala Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan mengatakan tidak akan menerima sawit masuk di daerahnya, usai rapat di Bapedalda Sumbar yang membahas Amdal PT. Mentawai Golden Plantation, perusahaan sawit yang akan mengelolah perkebunan sawit seluas 19.000 hektar sesuai SK Bupati 188.45-61 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010.

Ia mengatakan kehadirannya di rapat itu hanya untuk mengetahui perkembangan rencana perkebunan kelapa sawit di Mentawai. “Agar kita paham saja bagaimana informasi terkini rencana itu” katanya.

Secara pribadi ia menolak, tapi semua itu ia serahkan kepada warga sipemilik tanah apakah menerima atau menolak, “semua ditangan masyarakat pemilik lahan” ujarnya.

Ia menyebutkan warga yang hadir dalam pertemuan itu belum bisa mewakili warga Siberut sebagai pemilik lahan karena yang hadir hanya sebagian kecil. “Kepemilikan tanah di Mentawai bukan perindividu tapi suku, jadi kalau perusahaan memaksakan maka akan muncul konflik antara masyarakat” tandasnya.

Senada dengan Tulut, Markus Sabailatti, Kepala Dusun Salappak Desa Muntei menegaskan kehadiran perkebunan kelapa sawit hanya akan menyengsarakan warga Mentawai. “Banyak informasi dan cerita pengalaman yang saya dapat bahwa masyarakat pemilik lahan tersisih dari tanah ulayatnya sendiri, yang sejahtera hanya perusahaan” katanya.

Selain itu masyarakat akan kehilangan hak terhadap tanah ulayatnya karena itu tak akan mungkin didapat lagi kalau telah diserahkan kepada perusahaan sawit. “Setelah sawit habis beroperasi maka tanah jadi milik Negara, warga tak akan bisa mendapatkannya lagi” tambahnya.

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun