[caption caption="Gambar ilustrasi (www.kompasiana.com/muslihudin.elhasanudin)"][/caption]Sejak era Gus Dur kehidupan Pegawai Negeri Sipil meningkat drastis. Gaji pokok yang semula kecil secara signifikan mulai mengalami kenaikan. Berbagai tunjangan dan fasilitas terus diberikan. Mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan lauk pauk, remunerasi atau tunjangan tetek bengek lainnya terus bertambah nilai rupiahnya.
Pokoknya sejak saat itu kehidupan pegawai negeri makmur jibar jibur lah, tak ada yang bisa menyaingi. Dan pemerintah-siapapun presidennya-terus menaikkan kesejahteraan PNS dengan begitu rupa.
Kondisi ini beda sekali dengan pegawai swasta yang merupakan masyarakat kebanyakan di negeri ini. Jangankan memperoleh banyak tunjangan, setiap bulan bisa pulang bawa gaji pun sudah untung. Kalaupun ada tunjangan, pun nominalnya jauh di bawah yang diterima PNS. Singkat cerita uang yang didapat ya hanya gaji yang diterima satu bulan. Titik. Tidak ada lainnya. Kalaupun ada kelompok perusahaan swasta yang bisa memberikan kesejahteraan melebihi PNS, jumlahnya bisa dihitung dengan jari.
Melebarkan Kesenjangan
Diakui atau tidak kehidupan bermasyarakat lebih tertata di zaman orde baru. Walaupun banyak kekurangan dalam berbagai sektor, namun kesenjangan dalam masyarakat terutama yang menjadi PNS dan swasta tidak terlampau jauh.
Ambil contoh saja pada jaman itu ada lembaga pendidikan yang mampu memberi kesejahteraan kepada gurunya di atas gaji guru sekolah negeri. Hal yang sekarang takmungkin terjadi. Begitu juga dengan sector-sektor yang lain, profesi pekerja swasta kala itu banyak yang pendapatannya jauh di atas pegawai negeri.
Kebijakan pemerintah yang terus meningkatkan pendapatan PNS atas nama inflasi, tentu akan semakin memperlebar jurang kesenjangan di masyarakat. Belum lagi ekses lain yang muncul seperti kecemburuan social yang terus terjadi.
Besarnya gaji dan banyaknya fasilitas yang didapat dengan menjadi PNS, tentu akan mendorong meningkatnya minat sebagian besar masyarakat untuk menjadi PNS. Dengan berbagai cara baik yang halal maupun yang haram.
Kalau ini terus terjadi, celakalah negeri ini. Mental generasi muda bangsa ini hanya PNS minded. Padahal seharusnya banyak kan pekerjaan lain yang juga tidak kalah menjanjikan selain menjadi PNS?
Sebaiknya pemerintah meninjau kembali rencana-rencana untuk terus meningkatkan kesejahteraan PNS. Sepertinya belum ada korelasi yang signifikan antara peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dengan korupsi. Fakta menunjukkan gaji dan tunjangan tinggi tetapi tetap saja melakukan manipulasi untuk memperkaya diri.
Sebaiknya pemerintah terus mendorong dan memberi kesempatan kepada swasta untuk tumbuh. Ingat hampir 98% penduduk Indonesia hidup di sektor swasta.
Kita tidak ingin kan mendengar generasi masa depan Indonesia memiliki mainstream “Untuk apa capek-capek berusaha mandiri, berwiraswasta kan mendingan enak jadi pegawai negeri. Sudah gajinya besar, banyak kesempatan untuk korupsi lagi”. Salam Satu Indonesia.
