Pembangunan ekonomi suatu negara berkembang membutuhkan jumlah dana yang signifikan. Namun demikian, upaya untuk mengalokasikan dana untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala. Salah satu masalahnya adalah kesulitan dalam pembentukan modal, baik yang berasal dari penerima pemerintah dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan lembaga keuangan. Minyak bumi, utang luar negeri, dan perekonomian Indonesia adalah segitiga Orde Baru yang saling berhubungan. Utang luar negeri adalah sumber utama pembiayaan pembangunan selama empat tahun pertama Pelita I. Namun, setelah booming minyak pada awal tahun 1974, posisi ini berubah. Sejak 1973, ekspor minyak dan gas menjadi sumber devisa utama, mencapai lebih dari 60%.
Pengerahan modal ke masyarakat dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengerahan modal model dalam negeri berasal dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu: tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa. Jika dana dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, kekurangannya harus dipenuhi dari luar negeri.Berikut adalah penjabaran dari sumber-sumber pembiayaan pembangunan indonesia, yaitu:
- Ekspor merupakan lalu lintas perdagangan internasional sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia karena negara tersebut berpartisipasi dalam ekonomi yang terbuka. Rasio antara ekspor dan impor terhadap PDB meningkat dari hanya 19,6 persen pada tahun 1969 menjadi 42,7 persen pada tahun 1984, menunjukkan seberapa besar peran perdagangan internasional.
- Bantuan luar negeri yaitu adapun pada awal Orde Baru, para penentu kebijakan menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan domestik waktu itu begitu rendah dan tidak dapat diharapkan meningkat dalam waktu singkat. Jalan keluarnya adalah pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber luar negeri, dalam bentuk bantuan luar negeri. Tak heran lagi, mengalirlah bantuan luar negeri, dalam bentuk pinjaman lunak (loan) dan hibah ke Indonesia. Dalam neraca pembayaran, bantuan luar negeri tercatat sebagai pemasukan modal pemerintah.
- Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat padaperiode tertentu yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi pada periode tersebut. Tabungan masyarakat yang produktif akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan apabila tabungan yang telah terhimpun tersebut digunakan untuk mendukung pembentukan modal yang produktif yang dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat
Hutang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam konteks Indonesia, hutang luar negeri telah menjadi perhatian utama bagi pemimpin baru Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia telah mengandalkan pembiayaan hutang untuk mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Â
Namun, dengan peluang yang ada juga datang tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Peluang pembiayaan pembangunan negara melalui hutang luar negeri dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien, kerjasama pemerintah dan badan usaha, perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan penggunaan dana yang lebih efektif. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusi. Namun, hutang luar negeri juga membawa risiko finansial yang signifikan, seperti tingkat bunga yang harus dibayar dan risiko fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa perencanaan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari keterbatasan dana dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
Dalam sintesis, hutang luar negeri dapat mempengaruhi perencanaan wilayah kota dengan memungkinkan pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa perencanaan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari keterbatasan dana dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. eDari perspektif keuntungan, hutang luar negeri atau bantuan luar negeri memiliki dua peran, yaitu: yang pertama, menangani masalah kekurangan mata uang asing dan kekurangan tabungan. Yang kedua dikenal sebagai masalah kesenjangan ganda, yaitu kesenjangan mata uang asing dan kesenjangan tabungan.
Teori utang luar negeri, merupakan kelompok-kelompok perdagangan dunia telah lama memperdebatkan peran dana bantuan luar negeri dan modal asing terhadap kemajuan, pertumbuan, dan pembangunan ekonomi negera berkembang. Pada tahun 1950-an dan 60-an, sejumlah ekonom berpendapat dan percaya bahwa bantuan luar negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara tanpa mengganggu negara-negara debitor. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengalaman dengan pembangunan kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat melalui Perjanjian Marshal menjadi inspirasi bagi kelompok tersebut untuk mengusulkannya untuk diterapkan di negara-negara berkembang.
 Dalam proses penganjurannya, mereka menganggap bantuan luar negeri akan meningkatkan sumber daya produktif tanpa mengganggu substitusi dalam hubungan domestik atau alokasi dan efisiensi sumber daya, terutama tingkat efisiensi penggunaan modal. Teori yang diciptakan oleh Sir Roy Harrod (Inggris), yang kemudian dikenal sebagai teori Harrod-Domar, berbicara tentang penggunaan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Beberapa ekonom seperti Hollis Chenery dan Alan Strout mengembangkan teori ini pada tahun 60-an dan awal 1970-an. Mereka dapat dikategorikan ke dalam empat pemikiran mendasar, menurut Chenery dan Carter (1973).
Peluang pembiayaan pembangunan negara melalui hutang luar negeri terkait perencanaan wilayah kota dapat dilihat dari beberapa aspek:
1. Penggunaan Hutang Luar Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur:
  - Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hutang luar negeri secara bijak dan terencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.
  - Pembangunan infrastruktur ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau kota.
2. Pengelolaan Hutang Luar Negeri yang Efektif:
  - Pemerintah daerah harus memastikan bahwa peningkatan hutang luar negeri tidak membebani anggaran negara secara berlebihan di masa depan. Strategi mitigasi risiko dan perencanaan pembayaran hutang yang matang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
  - Pemerintah daerah perlu memperkirakan arus kas dan sumber-sumber pendapatan untuk membayar kembali hutang tersebut, serta mempertimbangkan skenario terburuk seperti guncangan ekonomi atau fluktuasi nilai tukar.
3. Perencanaan yang Cermat:
  - Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai memiliki studi kelayakan yang matang, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan wilayah atau kota secara keseluruhan.
  - Studi kelayakan yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi potensi risiko, menganalisis biaya dan manfaat, serta memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah atau kota yang bersangkutan.
4. Keterkaitan dengan Pembangunan Nasional:
  - Pembangunan wilayah kota harus sesuai dengan arah dan kepentingan pembangunan nasional. Arah dan kepentingan nasional ini dapat diartikan bahwa hutang luar negeri dialokasikan kepada hal yang bersifat ekonomis yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan dalam masyarakat.
5. Ketergantungan pada Sumber Dalam Negeri:
  - Pemerintah Indonesia tidak dipekenankan menerima bantuan yang disertai ikatan-ikatan politik tertentu. Di samping itu, harus ada perencanaan di masa datang agar ketergantungan ini tems menumn dan kemandirian untuk mendanai pembangunan dari sumber dalam negeri meningkat.
