Perseteruan antara dua institusi Polri dan KPK yang akhir-akhir ini menjadi santapan publik memunculkan banyak opini negatif terhadap kinerja Presiden Jokowi. Presiden dinilai lamban dalam menentukan sikap. Berbagai kalangan mendesak agar presiden segera membuat keputusan untuk meredam bola panas yang tengah bergulir dan berujung pada saling mempertersangkakan di antara dua lembaga penegak hukum tersebut..
Setelah sekian lama, akhirnya keputusan itu diambil juga. Sebelumnya banyak pihak yang sempat berfikir pesimis terhadap keputusan yang akan diambil Presiden. Yang ditakutkan, Jokowi akan tunduk pada tekanan-tekanan politik dari segelintir orang yang ada di belakangnya dan mengabaikan aspirasi dari masyarakat banyak. Namun nampaknya langkah yang di ambil Jokowi kali ini sudah cukup tepat, dengan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantikan posisi calon Kapolri ini pada Komjen Badrodin Haiti.
Kalau presiden tetap mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri karena melihat statusnya kini sudah bukan tersangka lagi setelah putusan sidang praperadilan beberapa hari lalu dan juga melihat pencalonannya yang sudah disetujui oleh DPR maka tetap saja akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat untuk kedepannya nanti. Dan menggantikan Budi Gunawan dengan orang lain merupakan keputusan yang sangat tepat, meskipun banyak pihak kepentingan politik yang akan marah dengan keputusan ini. Dalam hal ini Presiden Jokowi di apresiasi karena lebih mengutamakan kepentingan umum daripada segelintir orang yang berniat menyetirnya.
Pengganti nama calon Kapolri sendiri yakni Komjen Badrodin haiti di nilai memiliki prestasi yang cukup baik dalam dunia kepolisisan setelah beberapa kali menjabat sebagai Kapolda di berbagai provinsi di Indonesia. Yang paling di kenal ialah kebijakannya untuk mengatasi konflik di Poso ketika ia menjabat sebagai kapolda Sulawesi Tengah.
Selain itu Jokowi juga menonaktifkan sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang saat ini menyandang status tersangka dari Kepolisian. Di samping itu satu pimpinan KPK lain Busyro Muqoddas saat ini sudah habis masa jabatannya. Melihat kekosongan di dalam tubuh KPK ini presiden mengeluarkan Keppres pengangkatan 3 Plt pimpinan KPK yaitu Taufiequrachman ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi. Nama-nama tersebut sudah tidak asing lagi, Taufiequrahman ruki merupakan mantan ketua KPK pada periode 2003 hingga 2007, ia juga pernah berprofesi sebagai politikus dan anggota DPR RI. Indriyanto Seno Adji ialah Guru Besar Hukum Pidana UI sekaligus pengacara. Dan Johan Budi Sapto Pribowo merupakan satu-satunya Plt pimpinan KPK  yang berasal dari internal KPK sendiri, sebelumnya Johan menjabat sebagai Juru bicara KPK.
Melihat kebijakan yang di ambil Presiden Jokowi untuk meredam konflik antar kedua lembaga ini banyak pihak yang memuji dan mengacungi jempol, presiden di nilai mampu melepaskan diri dari bayang-bayang berbagai kepentingan politik yang menekannya.
Namun bukan berarti PR Presiden Jokowi dalam perkara KPK Vs Polri ini telah usai, saat ini berbagai kalangan tengah menanti ketegasan presiden terkait kriminalisasi yang sedang menimpa para pimpinan KPK dan juga para penyidik KPK.  Ada 2 pimpinan KPK  AB dan BW yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berbeda yang di nilai memiliki tingkat keganjalan tinggi, satu pimpinan KPK lain Adnan Pandu Praja dan juga 21 penyidik KPK juga terancam ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dalam kasus-kasus yang juga dinilai sarat akan keganjalan.
