Mohon tunggu...
Deddy Kurniawan
Deddy Kurniawan Mohon Tunggu... wiraswasta -

berusaha yang terbaik untuk hidup yang hanya sekali

Selanjutnya

Tutup

Politik

Koalisi Tanpa Syarat Atau?

18 September 2014   19:28 Diperbarui: 18 Juni 2015   00:19 167
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dari pilpres semenjak deklarasi koalisi Jokowi-Jk sebagai koalisi tanpa syarat, saya tidak begitu mengerti apa maksud dari arti koalisi tanpa syarat. Kalau menurut penjelasan yang saya tangkap adalah koalisi sukarela atau tanpa pamrih atau koalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan atau koalisi tanpa tedeng aling-aling. Jadi koalisi dibentuk atas dasar keinginan memperjuangkan jokowi sebagai presiden 2014-2019 semata dan sudah terjadi. Begitukah arti koalisi tanpa syarat ? Apa koalisi dibentuk hanya untuk menaikkan jokowi tanpa take and give atau imbalan sesuatu apapun alias kerja bakti ?

Yang jadi pertanyaan apa benar partai-partai yang berkoalisi mau bekerja secara sukarela , mengerahkan mesin politik dan kader-kadernya turun ke lapangan tanpa ada sesuatu yang dijanjikan terlebih dahulu ? ini pertanyaan yang semua orang sudah tahu jawabannya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi di dunia politik. Masa Metro TV mau membela mati-matian 24 jam, berkoar-koar Pilih Jokowi Pilih Jokowi sampai menampilkan siaran dan  nara sumber-nara sumber yang tentu saja telah disetting untuk mengarahkan konstituen memilih kandidat tertentu hanya demi mendapatkan ucapan terima kasih. Ketika dilihat salah satu partai pendukung Jokowi, eh ada si Imin. Dilihat dari sudut manapun si imin ini malah lebih klop masuk ke kubu sebelah. Buat apa juga si Imin sampai berkhianat sama Rhoma dan Mahfud MD kalau cuma sekali lagi sekedar mendapatkan salam jabat tangan dan ucapan terima Kasih Cak Imin atas bantuannya lalu ngacir pergi.

Ah lucu juga. kalau dipikir secara logika, koalisi bagi-bagi kekuasaan itu mutlak dilakukan ditilik dari hasil pileg kemarin. Siapapun yang menjadi presiden nantinya memang harus melakukan itu. Membentuk pemerintahan yang kuat harus mengikutsertakan partai-partai yang ada tidak bisa tidak. Intinya bagi-bagi kekuasaan wajib hukumnya. Nah seberapa kuat koalisi tergantung kemampuan lobi si empunya hajat yang mau nyapres.

Dari awal Jokowi juga sudah membatasi partai-partai yang hendak berkoalisi dengan mengatakan ini bukan koalisi bagi-bagi kekuasaan, kalau mau begitu silahkan ke kubu sebelah. Sebaliknya Prabowo tidak memberikan batas, putra-putri terbaik bangsa dari manapun silahkan merapat ke koalisinya. Kalaupun memang ada imbalan yang mesti diberikan, ya sistem yang ada memang menghendaki terjadinya hal semacam itu. Ketika terpilih baru sadar bahwa agar pemerintahannya kuat butuh bantuan dari koalisi sebelah yang selama ini selalu dikampanyekan miring oleh tim suksesnya.

Pada akhirnya mau tidak mau koalisi tanpa syarat hanya sekedar alat kampanye dan sulit terealisasi dilihat dari sikon yang ada. Saat memberikan konferensi pers kemarin ketika menyebutkan jumlah menteri yang akan duduk di kabinetnya, sewaktu akan menyebutkan frase profesional partai, sempat diam sejenak lalu baru dia mengatakan frase tersebut. Sebenarnya gak perlu mengulang kata profesional dua kali, cukup dengan mengatakan kabinet terdiri dari profesional yang berasal dari 18 tokoh non partai dan 16 tokoh partai titik. Tapi dibalik itu semua perlu diacungi jempol bahwa ada keinginan kuat untuk berbuat yang terbaik hanya demi bekerja untuk rakyat semata. Sayangnya masih jauh panggang dari api.

Wassalam

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun