Pemerintah yang Tidak Becus, Rakyat Kena Getahnya

Dalam suasana sidang yang cukup panas membahas kenaikan harga BBM, anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang membacakan sikap fraksinya menjelaskan bahwa penghematan dan pengurangan subsidi akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Selama ini, Achsanul mengakui BBM bersubsidi justru tidak dinikmati masyarakat miskin.

"Sebanyak 70 persen BBM ini tidak dinimkati masyarakat miskin. Hanya 10 persen yang dinikmati orang miskin, sisanya 20 persen dipakai penyelundup. Maka, apabila ada yang menolak BBM ini sudah nyata-nyata mendukung penyelundup dan mendukung orang-orang mampu.

Bisa baca linknya disini : http://nasional.kompas.com/read/2013/06/17/15295910/Demokrat.dan.PDIP.Saling.Sindir.Soal.Pro.Rakyat.

Ini jelas pembohongan publik terang-terangan. Juga suatu ironi bahwa Achsanul hanya mengakui masyarakat miskin sebagai bangsa Indonesia, bagaimana dengan golongan menengah kebawah non miskin yang merupakan mayoritas bangsa ini saat ini? Tidakkah sebagai pembayar pajak dan warga negara mereka juga punya hak untuk sejahtera? Orang kaya sih tidak memakai BBM bersubsidi karena buruknya kualitas premium yang disediakan pemerintah dan tidak sesuai dengan spek mobil dan motor mereka.

Satu hal yang menyedihkan bahwa ternyata kegagalan pemerintah dalam memberantas penyelundupan juga dibebankan ke masyarakat. Pemerintah seharusnya ditegur dan harus minta maaf kepada rakyatnya atas kelalaian mereka atau mungkinkah mereka juga ikut bermain bersama para anggota dewan yang terhormat? Bukan hanya penyelundupan tetapi inefisiensi dalam produksi yang berakibat biaya tinggi pun pemerintah tidak sanggup menanganinya.

Alasan menaikkan harga BBM karena ingin mengurangi subsidi dan berpihak kepada rakyat miskin jelas mengada-ada dan jelas-jelas menipu masyarakat karena pada akhirnya yang paling menderita adalah kaum miskin, bohong besar kalau ada yang berkata tidak.

Saat ini pemerintah sudah buta mata hatinya, tidak memperdulikan bangsa ini lagi. Mungkin karena mereka berpikir inilah saat-saat terakhir mereka ada dalam pemerintahan (juga dalam dewan) maka harus ada cara yang elegan untuk menarik uang masyarakat dalam jumlah massif tanpa ada kecurigaan. BLSM adalah salah satu cara yang paling mungkin karena paling rawan penyelewengan. Buktinya selama lebih lima tahun ini bantuan langsung tunai sangat tidak transparan dan tidak tepat sasaran.