Dua Jam Bersama Marzukie Ali (Dari G20 Hingga Ruang Banggar)

[caption id="attachment_173862" align="aligncenter" width="425" caption="ilustrasi/admin(KOMPAS.com/RA)"][/caption] Hari Minggu malam tanggal 26 Pebruari 2012, KBRI Riyadh menyelenggarakan diskusi terbuka dengan Delegasi Indonesia yang menghadiri Pertemuan Konsultasi Parlemen Anggota G20 di Riyadh, Arab Saudi. Delegasi Indonesia yang menghadiri Pertemuan Konsultasi Parlemen Anggota G20 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR-RI, Dr. H. Marzukie Ali dan didampingi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Dr. Hidayat Nurwahid. Pertemuan Konsultasi Parlemen Anggota G20 di Riyadh ini merupakan pertemuan yang ke-3 dan berlangsung dari tanggal 24-26 Pebruary 2012. Tema utama Pertemuan Konsultasi Parlemen Anggota G20 di Riyadh adalah "Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk dunia yang damai.'' Dari tema utama tersebut kemudian dibagi dalam tiga pokok pembahasan. Pertama, masalah dialog internasional mengenai perbedaan kebudayaan dan agama. Tujuannya untuk membudayakan dialog dan toleransi sebagai cara dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan.  Kedua, Energi pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini peserta pertemuan menitikberatkan peran energi dalam pertumbuhan dan perkembangan global. Terakhir soal krisis finansial dan dampaknya terhadap ekonomi global. Peserta secara khusus menyoroti dampak krisis finansial yang kini sedang melanda negara-negara Eropa. Pada diskusi terbuka dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh, Marzukie Ali menyampaikan berbagai informasi terkini mulai dari capaian dalam Pertemuan Konsultasi Parlemen Anggota G20, hasil diskusi bilateral dengan Ketua Dewan Syuro (Parlemen) Arab Saudi hingga masalah ruang Banggar yang sedang heboh di tanah air. Ada beberapa capaian penting yang telah dihasilkan oleh Marzukie Ali dan rombongannya dalam melobi Parlemen Arab Saudi: 1. Penambahan Kuota Haji untuk Indonesia 2. Perbaikan Pelayanan Ibadah Haji khususnya di ARMINA 3. Perlindungan Tenaga Kerja Asing Khusus mengenai perlindungan tenaga kerja asing, hingga kini belum ada titik temu antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Namun demikian pemerintah Arab Saudi berjanji untuk segera menyelesaikan masalah perlindungan tenaga kerja asing tersebut. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi adalah masalah budaya yang sudah berakar dan turun temurun sehingga sangat sulit untuk merubahnya. Pertemuan pun semakin menarik dan menghangat ketika memasuki sesi tanya jawab. Banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan mengahruskan Marzukie Ali untuk membagi ke dalam beberapa sesi. Pertanyaan yang diajukan pun beragam dari masalah DPR yang suka bikin ribut (gaduh), hukuman koruptor yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang rendah hingga masalah kepemimpinan Marzukie Ali yang dianggap lemah. Semua pertanyaan dari peserta dijawab oleh Marzukie Ali dengan terang benderang. Semua dijelaskan dengan terbuka termasuk masalah pendanaan PARPOL yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat. Ketika menjelaskan masalah KORUPSI, Marzukie ALi mengulangi pernyataan sebelumnya yang lebih mendukung "pemutihan" dibandingkan terus berkutat dengan masa lalu yang tidak pernah selesai. Namun Marzukie Ali juga sepakat agar koruptor dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Peserta pun dibuat tertawa dan bertepuk tangan, ketika Marzukie Ali menceritakan bahwa banyak pelaku korupsi saat ini yang justru dulunya adalah para "aktivis" yang berteriak lantang "katakan tidak pada korupsi". Ketika menjadi aktivis mahasiswa mereka adalah penentang pelaku korupsi, namun ketika masuk ke dalam sistem "mereka ikut larut dalam perbuatan korupsi". Kata Marzukie, lebih gilanya lagi jumlah uang yang mereka korupsi lebih besar dari orang-orang yang dulu mereka tentang. Tak ketinggalan Marzukie Ali pun menceritakan tentang kasus ruang banggar yang bikin heboh. Marzukie Ali adalah orang yang melaporkan langsung pada KPK tentang kasus ruang banggar. Bahkan dia memberikan peringatan "sangat keras" kepada Sekjen DPR. Namun Marzukie juga mengatakan bahwa dia tidak punya wewenang untuk memecat Sekjen DPR karena Sekjen DPR diangkat langsung oleh Presiden. Menyangkut kepemimpinannya yang dianggap lemah, Marzukie Ali berkilah bahwa dia tidak punya otoritas untuk mengendalikan dan memecat anggota DPR. Sehingga ketika ada banyak anggota DPR yang nakal dan suka bikin ribut dia tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wewenangnya. Tugas pimpinan DPR hanyalah protokoler dan memimpin sidang sehingga tidak bisa memberikan hukuman pada anggota DPR yang nakal. Tak terasa waktu dua jam pun berlalu dengan cepat, padahal masih banyak peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Ketika peserta menanyakan alamat email, Marzukie ALi langsung memberikan nomor HP dan mempersilakan peserta yang ingin bertanya bisa langsung telepon atau sms ke nomor tersebut.