Sri Mulyani yang Dicaci dan Dibutuhkan

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, yang menarik disini masuknya Sri Mulyani kedalam jajaran kabinet menduduki pos yang sebelumnya ditinggalkan oleh karena gonjang ganjing Century. Sri Mulyani yang kemudian henkang ke World Bank akhirnya masih dianggap figur yang dipercayai oleh pemerintahan saat ini.

Paling tidak, gonjang ganjing Century sudah dianggap berlalu namun meninggalkan mysteri apa sesungguhnya yang terjadi setelah sebelumnya JK menilai bailout  bank century adalah perampokan. Padahal, Sri Mulyani atau Boediono yang berlatar belakang akademisi bersikukuh bailout bank century merupakan tindakan preventif membendung pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat. Dua kiblat pendapat akademisi dan politikus yang bertolak belakang diikuti oleh publik yang semakin meramaikan gonjang ganjing politik  memaksa Sri Mulyani undur diri.

Pendapat berlatar belakang politk dengan alasan stabilitas atau demi kepuasan rakyat dan pendapat akademisi yang tidak populer bagi kepentingan politik memang sering mencuat kepermukaan belakangan ini terutama masalah keuangan negara. Beberapa kali Menteri keuangan melemparkan statemen yang bertentangan dengan pernyataan presiden atau pernyataan lembaga survey. Secara politik, pertentangan statemen ketengah publik  dapat menimbulkan keraguan terhadap kinerja pemerintah. Bahwa penggantian menteri keuangan tersebut apakah sebuah pengakuan kondisi keuangan negara sedang dalam keadaan kritis ?

Sementara itu, hutang luar negeri Indonesia mencapai UDS 314,3 milyar terdiri dari sektor swasta sejumlah USD 163,6 milyar dan sektor publik USD 150,7 sektor publik pada akhir mei 2016 sudah mencapai 60 % dibandingkan PDB (Debt Service Ratio).  Memang secara politik hutang tersebut bermanfaat untuk pembangunan namun jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan devisa seiring dengan peningkatan hutang LN, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis ekonomi yang lebih dalam lagi.

Sebelum krisis moneter 1998, DSR sekitar 34 % dari ambang batas yang ditetapkan sebesar 36 %, oleh karena rupiah mengalami depresiasi yang begitu dalam DSR itu melambung hampir mencapai 200 % yang menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia. Artinya, setiap terjadi penurunan nilai rupiah akan dengan sendirinya akan menggelembungkan hutang luar negeri. Disini juga terdapat perbedaan pendapat para politisi yang langsung menuding krisis global sebagai penyebabnya sehingga tidak perlu meminta pertanggungan jawab kekuasaan.  Sebaliknya, keputusan membailout bank century ditampik oleh JK sebagai antisipasi pengaruh krisis di Amerika Serikat yang memaksa Sri Mulyani undur diri.

Terlebih belakangan ini muncul wacana, koruptor tidak perlu dipenjara karena penjara tidak membuat jera. Padahal, ambruknya perekonomian salah satu penyebabnya adalah korupsi. Terlebih pembangunan itu dibiayai dengan hutang komersial dengan bunga komersial ditambah korupsi maka pembangunan tersebut berbiaya sangat tinggi yang sulit diimbangi oleh peningkatan pendapatan negara dari manfaat pembangunan itu.  Dari mana hutang itu terbayar kalau tidak menjual asset negara seperti penjualan PT. Indosat. Cepat atau lambat jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin bangsa kita dikuasai oleh kaum kapitalis seperti eropa pada abad 17 silam yang menimbulkan penindasan kepada kaum buruh.