Jabatan Menteri Dibawa Mudik

Special Drawing Rights (SDR) adalah mata uang yang dicadangkan untuk iuran sebagai anggota IMF yang dicatat oleh Bank Indonesia berdasarkan perhitungan kurs rata-rata beberapa mata uang asing yang disepakati pada tahun 1969. Bukan hal yang baru, namun agaknya hal seperti ini kurang dimengerti oleh penulis konsep pidato presiden, sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh para pembantu presiden yang dipersepsikan sebagai hutang kepada IMF.

Kesalahan demi kesalahan terjadi sampai menulis Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Perlindungan Korupsi yang mengundang pertanyaan, apakah pemerintah ini dikelola secara serampangan atau suka suka tergantung persepsi masing-masing ?. 

Aturan tinggal aturan, kalau menteri tidak usah ikut aturan, mobil dinas dipakai mudik sah-sah saja karena menurut sang menteri melekat pada jabatan menterinya, sekalipun sedang mudik atau sedang berada di kampung tetap menteri, menteri menjadi sebuah predikat satus sosial. Menteri harus dihormati, tertinggal pesawat menyalahkan Dirut Maskapainya, harus dipecat karena tidak menghormati menteri.

Antara anggota kabinet juga tidak akur, mudahnya melempar kesalahan seperti siapa yang harus bertanggung jawab peristiwa macet di Brebes. Ketika saya melihat akar permasalahan dari segi Sosial Ekonomi, pembaca memberikan pendapat jangan menyalahkan rakyat.

Ketika saya melihat dari sudut  cuti massal dan pemberian gaji ke 13 dan 14 serta THR yang lebih banyak  kemampuan secara finansial para pemudik, jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan siapa-siapa atau anda jangan hidup di Indonesia, luar biasa sikap militan yang ditunjukkan.

SBY dalam pernyataannya merasa  ada perbedaan perlakuan media selama beliau memimpin dua periode, namun disyukuri perlakuan media terhadapnya menjadikan pemerintahan lebih terkontrol. Sebuah sindiran terhadap kepemimpinan saat ini yang dinilai kurang terkontrol seperti kejadian yang saya sebut diatas.  Apakah kritik SBY tersebut akan dijawab, kalau tidak suka, jangan cari makan di Indonesia, carilah makan ke Afrika ?

Disaat mata dan perhatian ditujukan kepada kekuasaan level atas, mencuat temuan BPK yang mengindikasikan pemprov DKI membeli tanahnya sendiri yang langsung hilang dari perhatian manakala terjadi kemacetan parah di Brebes. Namun apakah indikasi penyimpangan hanya terjadi di sepetur birokrasi pemerintahan ? Tidak juga, OTT KPK terhadap perangkat pengadilan telah mengindikasikan penyimpangan juga terjadi didalam penegakan hukum.

Hukum ditindak oleh hukum adalah hal yang mustahil, upaya KPK tersebut ibarat memungut butir pasir dari hamparan pasir luas karena pratek penyimpangan hukum sudah sangat membudaya. Aturan tinggal aturan tertulis diatas kertas, siapapun bisa menafsirkan untuk pembenaran tindakan, dengan alasan PNS tidak protes, peraturan bisa ditafsirkan mengikuti kepentinganya, mobil melekat pada dirinya hingga terbawa mudik.