Mohon tunggu...
Doddy Poerbo
Doddy Poerbo Mohon Tunggu... -

apalah arti sebuah nama

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sunny, Wajah Bayangan Ahok

8 April 2016   16:52 Diperbarui: 8 April 2016   17:34 1190
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sunny Tanuwidjaja mendadak menjadi terkenal namanya, walaupun Ahok berusaha mengklarifikasi hubungan dengan Sunny namun pencekalan yang dikeluarkan KPK menjadi kartu mati bagi Ahok. Ahok nampak tidak konsisten memberikan pernyataan tentang hubunganya dengan Sunny yang mengundang berbagai spekulasi. Sunny tidak bisa mempengaruhi kebijakan saya, begitu kata Ahok mengenai kewenangan yang tentunya sebagai Gubernur DKI. Mestinya hal seperti itu tak perlu disampaikan karena Sunny bukan siapa-siapa dan tidak ada yang menuduh Ahok disetir Sunny.

Bukan rahasia umumnya, seorang penguasa memiliki satff khusus, yang dalam bahasa awamnya lebih tepat disebut "kaki tangan" yang mengatur segalanya tanpa jejak untuk menghindar jerat hukum. Saya tidak mengenal, kira kira seperti gaya intelejen jika terbongkar langsung tidak diakui walaupun sesungguhnya dia menjalankan perintahnya.

Team siluman yang biasa mengatur proyek "jatah" sesungguhnya bekerja  terang2an layaknya pedagang, mengatur segala sesuatu ini sudah menjadi hal yang lumrah sebab bagaimanapun berangkatnya seseorang memenangi persaingan memerlukan kerja sebuah team dan biaya yang besar. Jabatan politik layaknya sebuah investasi bisnis yang sudah diterima dan dimaklumi oleh karena budaya politik itu sendiri. Sehingga, bila dicari kesalahan pemenang kontestan pasti ada. Pada kondisi yang demikian, maka hukum dapat digunakan untuk menjatuhkan saingan politik.

Dalam pilgub DKI mendatang, juga akan menimbulkan persaingan yang cukup ketat, Teman Ahok misalnya memang dibentuk untuk memenangi persaingan dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita kembali kepada akal sehat, adakah orang yang suka rela "menyumbang" tanpa pamrih dalam perebutan kekuasaan ?

Sunny diakui sebagai bagian Teman Ahok, kedekatan dengan Ahok adalah untuk memenangkan persaingan pilgub mendatang yang membutuhkan biaya. Adalah hal yang sangat wajar jika Sunny menggunakan kedekatannya sebagai penghubung dengan para taipan yang membutuhkan kewenangan Ahok.

Apakah Sunny adalah kaki tangan Ahok sebagai pencari dana, tentunya kita tidak bisa menjustifikasi karena apa yang dikeluarkan KPK adalah  cekal yang merupakan prosedur dalam penyelidikan kelanjutan OTT DPRD. Namun tidak konsistennya Ahok memberikan klarifikasi, mungkin karena terlalu banyak pikiran sehingga banyak lupa karanganya sendiri. Belakangan Ahok mengaku Sunny adalah team sukses dalam pilgub 2012 pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jokowi - Ahok.

Ketika Sunny diminta keteranganya secara formal dalam proses hukum oleh KPK, klarifikasi Ahok sangat mungkin akan dicocokkan. Kalau tidak cocok, sangat mungkin salah satunya berbohong. Sehingga dalam posisi demikian, wajah Sunny layaknya wajah Ahok, keduanya harus sama, jika tidak akan mendatangkan masalah.

Tak dapat disangkal, bahwa pencekalan Sunny terkait dengan perkara berbau uang, jumlah Rp 2 milyar adalah hanya setetes dari investasi dan keuntungan yang bakal diraih oleh pengembang. Dan juga jumlah itu hanya setetes dari perhitungan cost harga jual tanah yang telah dipatok lebih dari Rp. 20 juta permeternya. Namun demikian, bagi KPK walaupun setetes tetap uang yang digunakan untuk menyuap yang pada akhirnya mengaitkan pada diri Sunny yang disebut Satffsus Ahok.

Sebagai penghubung antara anggota DPRD dan pengembang, bisa saja Sunny mengetahui adanya suap. Namun tidaklah perlu berspekulasi karena faktanya perkara tersebut menyangkut Sanusi dan PT. Agong Podomoro Land. Pemberitaan yang berkembang menyangkut Sunny, dia tidak tahu menahu terjadinya suap. Pemberitaan seperti ini bisa dimaklumi karena ada yang menginginkan perkara dilokasir  hanya menyangkut suap DPRD dan PT. APL. 

Tentunya, hal ini berbeda dengan yang dilakukan KPK yang telah menyasar pengembang lainnya yang sudah mengantongi izin, apakah akan menyasar pada pemberian izin oleh Ahok ? Jika hanya terlokalisir pada kasus suap DPRD, hal ini bukanlah terjadi grand corruption yang diindikasikan oleh KPK.

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun