Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan tegas menolak dan mendesak pemerintah membatalkan proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya sekitar Rp 75 triliun. Pasalnya, proyek yang digagas oleh Menteri BUMN, Rini Soewarno tersebut dinilai tidak prioritas, tidak sesuai dengan Nawacita, merugikan negara, dan melanggar UU Tata Ruang. Bahkan proyek KA itu disebut sebagai proyek properti yaitu perumahan sepanjang jalan KA cepat itu sendiri, sehingga proyek KA cepat tersebut hanya sebagai kamuflase untuk proyek perumahan.
Sikap tegas DPD RIÂ itu disampaikan oleh Achmad Mawardi (Jatim), Ahmad Muqowwam (Jateng), AM. Fatwa dan Fahira Idris (DKI), Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan), H. Ayi Hambali (Jabar), Marhany VP Pua (Sulawesi Utara), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), dan lain-lain dalam Paripurna Luar Biasa DPD RI, yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, dan GKR Hemas di Gedung DPD RI Jakarta.
Paripurna mendengar jawaban hak bertanya DPD RI tentang KA cepat terhadap Presiden RI yang diwakili oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajarannya tersebut, berlangsung cukup panas, karena seluruh anggota sepakat menolak proyek KA cepat yang ditangani oleh perusahaan Tiongkok itu.
Penolakan oleh DPD RI ini apakah akan membatalkan proyek KA Cepat ini ? Tidak juga, sebab apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI itu lebih bersifat moral, kemungkinan batal kalau DPR RI tidak memberikan persetujuan garansi seperti yang diminta kontraktor China beberapa waktu lalu. Garansi pinjaman antar negara biasanya digaransi oleh rakyat melalui perwakilannya. Namun suara DPD tersebut mewakili kempentingan daerah dimana resikonya akan mempengaruhi pembangunan daerah juga.
Sebagaimana disampaikan oleh Mekeu Bambang Brojonegoro, dari semua komitment pinjaman China ini baru terealisir sekitar 10 % namun pemberitaan mengenai membanjirnya TKA China sudah mencuat kepermukaan. Asing di negeri sendiri, begitu komentar terhadap peresmian pembangkit tenaga listrik di Bali yang dibangun oleh kontraktor China.
Adalah sebuah gambaran, antara komitment yang dibuat oleh Presiden Jokowi tak selalu diikuti oleh mekanisme untuk realisasinya yang terkendala oleh persetujuan garansi yang melalui DPR RI. Merapatnya barisan KMP diperkirakan akan lebih mudah dalam persetujuan garansi. Jika perkiraan ini benar, motivasi dari bergabungnya barisan KMP ini adalah mendukung program Jokowi yang dalam hal ini menyangkut pinjaman dari China itu atau malah sebaliknya untuk mencegah.
Sehingga, groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden adalah untuk pencarian dukungan dan sekaligus untuk syarat penagihan pembayaran oleh kontraktor China kepada bank pemberi pinjaman dari China. Padahal, sebelumnya proyek monorel juga sudah dilakukan groundbreaking namun tidak ada kelanjutannya. Kemungkinan besar, gagalnya proyek monorel disebabkan tidak ada persetujuan DPR RI sebagaimana yang umumnya disyaratkan oleh bank pemberi pinjaman luar negeri.
Ganjalan terhadap pemberian jaminan ini memunculkan loby loby dan tersirat dari bergabungnya Golkar yang bergabung dengan alasan perlu mendukung program Jokowi. Programnya jelas, pembanguan ekonomi dilandasi oleh pembangunan infrastruktur ekonomi tetapi APBN mengalami defisit. Pemegang keputusan adalah pribadi-pribadi yang berhasil dalam persaingan, bukan pribadi-pribadi karena dia orang bijak, lemah lembut, adil, baik hati dalam pengertian persaingan dalam politik yang liberal. Program-program itu "dijual" dan ternyata laku, publik percaya akan membawa kemakmuran sehingga terpilih memegang kekuasaan.
Publik disini banyak yang tidak mengerti apa itu defisit anggaran, sederhananya uang itu kurang, minus, tidak cukup. Tapi retorika politik menyatakan uang itu ada, ayo kerja sah-sah saja dan itu menarik simpati publik. Tetapi tidak sedikit pula yang mengerti sehingga menimbulkan polemik. Tersandera oleh janji politiknya dan sekaligus untuk membuktikan janji politik, uang itu ada, ayo kerja, mengapa harus membangun dengan dana pinjaman ?
Dalam perhitungan terkait proyek kereta cepat, anggota DPD menyatakan pendapatan dari teket selama 40 tahun sebesar Rp. 57,6 triliun sementara investasi Rp. 75 triliun. Wajar DPD menolak proyek tersebut yang akan menjadi beban keuangan negara atau menyebabkan perbankan yang ditunjuk pemerintah untuk bertindak sebagai garantor ambruk.
Proyek kereta cepat bukanlah proyek yang feasible, bukan pemerintah China tidak memahaminya, itulah sebabnya kontraktor China meminta garansi pemerintah. Sehingga bank yang ditunjuk oleh pemerintah hanya bersifat administratif dan korespondensi sedangkan resiko macet ditanggung rakyat melalui APBN.
