Koalisi Koteka

Tidak ditemukannya fakta aliran dana Bank Century ke Partai Demokrat oleh Pansus DPR akan meningkatkan bargaining politics SBY. Tak heran Idrus Markham dalam wawancara yang disiarkan oleh stasiun televisi TV One berbicara dua muka mengekemukakan bahwa sikap kritis Golkar tersebut adalah untuk memperkuat koalisi dalam menciptakan pmerintahan yang bersih sebagaimana kontrak politik dengan SBY. Hari ini, direncanakan kesimpulan akhir dari kerja pansus angket akan dikeluarkan, namun sebagaimana hasil kerja pansus dalam menelusuri aliran dana Century hingga saat ini tidak menemukan ada kaitannya dengan  SBY.  Opini yang terbentuk sejak awal terbentukanya pansus yang megarahkan tanggung jawab bailout kepada Sri Mulyani dan Boediono sekarang bergeser pada pelaksanaan tehnisnya. Hukum selama ini tidak pernah menyentuh yang memerintah karena hukum berpegang pada fakta keterkaitan perbuatan secara langsung. Apakah carut marut bailout tersebut akan menyentuh penguasa, tentunya banyak pertimbangan politisnya. Sebuah kesimpulan yang mengarah pada penguasa, jika pada akhirnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, bisa jadi hal tersebut akan menjadi bumerang bagi DPR.  Dilain pihak, penegak hukum mulai memproses tindakan hukum terhadap beberapa politisi yang terkait dengan pemilihan deputy gubernur BI Miranda Gultom, tindakan yang dilakukan KPK segera mengundang kecurigaan tekanan terhadap pansus. Rakyat sedang disusguhi permainan politik, saling membuka borok tentu sangat menguntungkan karena rakyat tidak perlu repot berteriak lagi. Tetapi jika tindakan hukum itu dilakukan sebagai alat penekan, dikhawatirkan koalisi pada akhirnya hanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih menjadi turwujud membersihkan kekayaan negara. Situasi mulai berbalik, dari partai PKS pun menyatakan hal yang sama, bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk membantu SBY dalam menciptkan pemerintahan yang bersih, PKS tidak berseberangan dengan pemerintah melainkan berseberangan dengan Partai Demokrat. Politik dua muka, politik mencari aman karena posisinya ingin tetap aman mengikuti SBY dalam gerbong pemerintahan. Semakin terlihat tujuan partai tak lain adalah kekuasaan, kekuasaan yang katanya ingin bersih tetapi dilain sisi ternyata ada aggota dewan yang menerima aliran dana century. Demikian juga dengan aliran dana dari BI yang melibatkan anggota dewan serta Burhanudin Abdullah yang telah divonis, tidak berbeda dengan aliran dana terkait dengan pemilihan deputy Gubernur BI yang menggambarkan BI tidak terlepas dari politik di negeri ini. Gubernur BI yang lowong, akankah juga diperebutkan oleh parpol. Sebab aliran dana BI yang disebut dana bantuan hukum yang melibatkan gubernur BI Burhanudin Abdullah, dana pemilihan deputy Gubernur BI,  jelas2 dana itu masuk anggota parpol yang saat ini menjadi pesakitan. Membuka aliran dana bailout, karena dana itu dari LPS yang tidak melalui persetujuan parpol yang yang di DPR.  Keberanian pansus membuka aliran dana bailout ternyata membuka aliran dana dari BI juga yang melibatkan parpol.  Namun jika dilihat dari mekanisme kerja pansus yang terbalik, membuat kesimpulan dahulu agar Boediono dan Sri Mulyani non aktive, baru melakukan penelusuran aliran dana dengan waktu yang sempit, sangat terlihat sesungguhnya tujuan pembentukan pansus DPR hanyalah sebuah manuver politik. Seperti yang difahami dari penjelasan Idrus Markham, Golkar konsisten mendukung koalisi menciptakan pemerintahan yang bersih, namun disisi lain ketumnya mempunyai persoalan Lapindo dan perpajakan. Mencontoh dari suku pedalaman Papua, mungkin lebih cocok berpolitik koteka saja, walaupun ada yang dapat diambil tetapi tidak dapat disembunyikan. Koalisi koteka, semua pihak dapat melihat secara terang benderang, ada borok, panu, kudis semua terlihat secara jelas sehingga mudah untuk diobati. Pansus DPR, hanyalah sebuah mistery permainan politik negeri ini, sebuah pertunjukkan politik agar rakyat menilai tak salah memilih wakilnya, bekal untuk pemilu yang akan datang.