Pemerintah untuk kesekian kalinya kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seakan memberi harapan palsu, pemerintah malah memilih untuk memperpanjang secara berkala, tanpa solusi yang jelas, selain membatasi pergerakan masyarakat, kebijakan ini semakin mempersulit masyarakat dan juga perlahan membunuh perekonomian di banyak sektor.
"Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu," ungkap Presiden Joko Widodo pada siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).
Awalnya, PPKM ini hanya berlaku hingga tanggal 20 Juli 2021, kemudian diperpanjang menjadi tanggal 25 Juli 2021, diperpanjang kembali sampai tanggal 9 Agustus 2021, lalu diperpanjang lagi hingga 23 Agustus. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah PPKM level 4 benar-benar akan diakhiri atau akan kembali diperpanjang.
Selama PPKM Darurat berlangsung, sejumlah aktivitas warga telah dibatasi, terlebih pada aktivitas ekonomi. Tentu hal ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap sejumlah sektor perekonomian yang ada.
Seperti beberapa sektor usaha yang juga akan merasakan dampaknya di antaranya yang paling terdampak dalam jangka pendek akibat perpanjangan PPKM yakni seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran atau kafe, pariwisata, dan akomodasi baik darat, laut, dan udara. Tak hanya itu, dari sisi konsumsi, terutama masyarakat ekonomi kelas menengah-atas juga akan ikut merasakan dampaknya.
Hal ini jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi lebih rendah karena pembatasan sosial di periode ini diprediksi akan berlangsung sesuai dengan kondisi yang ada.
Dapat dikhawatirkan, jika pemerintah terus mengevaluasi perpanjangan PPKM maka biaya ekonomi di masyarakat akan semakin besar. Sehingga dampaknya kemiskinan akan bertambah dan kesenjangan ekonomi akan melebar.
Oleh karenanya, beberapa pelaku ekonomi menyarankan agar pemerintah sebaiknya fokus dengan percepatan vaksinasi. Karena jika pemerintah bisa menargetkan 1 juta per hari, maka target awal 2022, sudah terbangun herd immunity, atau kekebalan komunal. Pada saat itulah ekonomi akan bisa membaik.
"Karena jika targer 70 persen vaksinasi, dari total penduduk sekitar 270 juta orang, berarti harus 189 juta penduduk tervaksin," ujarnya.
Sebagai bentuk penanganan PPKM Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi. Pemerintah juga akan tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan BLT desa," katanya.
