Mohon tunggu...
Keko Aiku
Keko Aiku Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Seorang pemuda yang ingin tulisannya bagus dengan mencoba menulis

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud Pilihan

Transformasi Partisipasi Politik Melalui Teknologi Digital Menghubungkan Warga dengan Demokrasi

13 Mei 2023   13:46 Diperbarui: 3 Juli 2023   00:13 720
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Source: pexels.com/Rosemary Ketchum

           Teknologi digital juga memungkinkan partisipasi politik melalui petisi online dan kampanye digital. Platform seperti Change.org memungkinkan warga untuk menggalang dukungan terhadap isu-isu yang mereka pedulikan. Selain itu, kampanye politik digital telah menjadi alat efektif dalam mempromosikan kandidat, kebijakan, dan memobilisasi dukungan.

4. Aktivisme Politik Online 

       Teknologi digital telah menjadi sarana untuk aktivisme politik yang kuat. Warga dapat mengorganisir protes virtual, kampanye sosial media, dan aksi online lainnya untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik yang penting. Aktivisme online telah memberikan ruang baru bagi warga untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan publik.

Source: pexels.com/Gotta Be Worth It
Source: pexels.com/Gotta Be Worth It

      Meskipun transformasi partisipasi politik melalui teknologi digital memiliki manfaat yang signifikan, juga ada tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut mencakup penyebaran disinformasi, kesenjangan digital, dan privasi data (Sardini, 2018). Dampak buruk dari transformasi teknologi digital terhadap partisipasi politik dapat menjadi perhatian serius yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan:

1. Penyebaran Disinformasi dan Hoaks 

    Penyebaran disinformasi dan hoaks telah menjadi salah satu dampak buruk yang signifikan dari transformasi teknologi digital terhadap partisipasi politik. Disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang sengaja salah atau menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi opini publik atau mendistorsi fakta-fakta yang ada. Hoaks, di sisi lain, mengacu pada cerita palsu atau rumor yang disebarkan dengan maksud menipu atau menciptakan kekacauan.

    Platform media sosial harus meningkatkan upaya mereka untuk mendeteksi dan menghapus konten yang salah atau menyesatkan, serta mengurangi penyebaran akun palsu atau bot. Pemerintah perlu melibatkan diri dalam regulasi yang tepat untuk melindungi kepentingan publik dan menghukum pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan disinformasi. Pendidikan publik tentang literasi digital dan kritis juga penting, agar warga dapat memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya serta mengidentifikasi tanda-tanda disinformasi dan hoaks. Adanya platform media sosial dan kemudahan berbagi informasi secara massal di dunia digital telah mempercepat dan memperluas penyebaran disinformasi dan hoaks.

2. Kesenjangan Digital 

     Kesenjangan digital, sebagai dampak buruk dari transformasi teknologi digital terhadap partisipasi politik, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan teknologi digital, membatasi kemampuan individu dan kelompok untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang berbasis teknologi, serta menyebabkan ketidakmampuan dalam mengakses informasi politik yang relevan dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang merata. Selain itu, keterbatasan keterampilan dan literasi digital juga menjadi kendala dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk melibatkan diri dalam pemilihan, kampanye politik, dan mempengaruhi kebijakan publik.

    Transformasi teknologi digital dapat memperkuat kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses luas terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Ini dapat membatasi partisipasi politik dari kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau teknologi digital, sehingga mengurangi representasi dan keadilan dalam proses politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun