Sistem Informasi Manajemen dan BPJS Kesehatan

Dalam persiapannya menuju 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus melakukan penyempurnaan sistem, teknis kepesertaan, dan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan BPJS Kesehatan. Sebagai salah satu bentuk sarana informasi, penerapan ilmu Sistem Informasi Manajemen akan sangat membantu proses berjalannya BPJS Kesehatan. Penerapan komputerisasi dan media online sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem informasi yang baik. Hal ini dikarenakan kepesertaan yang jumlahnya mencakup seluruh masyarakat Indonesia, dan dibutuhkan adanya sebuah sistem yang mengkoordinasi jalannya alur informasi.

1.1Sistem kepesertaan berbasis komputer dan online

Dikarenakan jumlah peserta jaminan yang besar (seluruh penduduk Indonesia) maka penggunaan sistem kepesertaan berbasis komputer dan online menjadi sebuahkebutuhan. Diperlukan database yang dapat diakses oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun saat dibutuhkan. Database diperlukan untuk mendukung salah satu sifat dari BPJS Kesehatan, yaitu sifat portabilitas kepesertaan. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kepesertaan ganda.

1.2Penerapan monitoring dan evaluasi pada sistem

Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap aplikas INA-CBGs di PPK. Hal inidikarenakan INA-CBGsmasih memiliki kekurangan yaitu rawan fraud oleh PPK. Monitoring dapat dilakukan mulai dari pengadaan pelatihan terkait penggunaan aplikasi INA-CBGs yang baik dan benar sampai inspeksi mendadak yang dilakukan secara randomisasi.

1.3Alur informasi yang terkoordinasi

Melihat besarnya kepesertaan BPJS Kesehatan, dibutuhkan adanya sebuah media yang manjadi sumber alur informasi terpusat mengenai BPJS Kesehatan. Melihat sisi efektifitas dan efisiensi, akan lebih baik bila alur informasi ini dilakukan secara terpusat dan dapat diakses seluruh penduduk melalui internet. Berikut adalah beberapa hal yang menurut penulis perlu dimuat dan sifatnya esensial dalam alur informasi, yaitu:

1.Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan

2.Informasi dasar tentang penyakit seperti definisi penyakit, gejala-gejala yang ditimbulkan, penyebaran penyakit, efek dari penyakit, dan upaya kesehatan yang dapat dilakukan sebagai langkah pengobatan. Informasi seperti ini dianggap esensial karena informasi ini dapat digunakan sebagai upaya pencegahan pemberian layanan kesehatan yang tidak perlu, sehingga dapat dilakukan penekanan biaya kesehatan.

3.Informasi mengenai ketersediaan dan akses peserta BPJS Kesehatan terhadap PPK terdekat

4.Kolom rating PPK yang diisi oleh peserta BPJS Kesehatan sebagai bentuk dari feedback layanan yang dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Kolom rating ini perlu dilakukan sebagai upaya motivasi PPK untuk mendapatkan rating yang maksimal melalui pemberian pelayanan yang maksimal pula. Selanjutnya, diperlukan adanya transparansi sehingga peserta BPJS Kesehatan dapat melihat hasil rating dari PPK yang ada.

1.4Manajemen perubahan

Walaupun fasilitas Sistem Informasi Manajemen pendukung BPJS Kesehatan sudah baik, hal tersebut tidak dapat berjalan apabila penerimaan dari sistem (sumber daya manusia) untuk menjalankannya rendah. Maka, kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen di BPJS Kesehatan. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan dilakukannya penyuluhan mengenai urgensi penerapan Sistem Informasi Manajemen pada sistem informasi BPJS Kesehatan. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, pelatihan rutin perlu dilakukan agar aplikasi dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan optimalisasi (efektivitas dan efisiensi).

Dibuat oleh Nisaparma Anestya

Pernah dimuat dalam Newsletter HAPSA 1 tahun 2013

Dibuat