Peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 membawa harapan sekaligus tantangan besar. Salah satu sorotan utama adalah potensi demografi Indonesia yang diperkirakan akan memasuki puncak usia produktif. Dengan lebih dari 50% penduduk Indonesia berusia produktif pada tahun 2045, negara ini akan menghadapi peluang dan tantangan besar untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, komposisi usia yang semakin muda ini harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, agar Indonesia bisa meraih status negara maju dan sejahtera.
Indonesia kini tengah menikmati bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada usia non-produktif. Kondisi ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi aset luar biasa bagi kemajuan negara. Namun, bonus demografi bukanlah jaminan keberhasilan otomatis. Tanpa kebijakan yang tepat, potensi tersebut bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk usia produktif, kebutuhan akan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri juga akan semakin besar. Jika pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap mereka, pengangguran massal dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan bonus demografi ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan adalah kunci utama dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Tantangan terbesar dalam menghadapi bonus demografi adalah menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mampu memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga membekali para pemuda dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan vokasi dan penguatan keterampilan teknis harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan bahwa para lulusan sekolah dan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan industri. Kerjasama antara sektor pendidikan dan dunia usaha menjadi sangat penting. Program magang, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan generasi muda melalui kewirausahaan adalah beberapa langkah yang perlu diperkuat.
Selain itu, digitalisasi pendidikan harus diperluas agar generasi muda tidak hanya menguasai keterampilan tradisional, tetapi juga siap menghadapi tantangan era digital. Kurikulum pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus diperkenalkan secara lebih luas, baik di kota besar maupun daerah terpencil.
Indonesia membutuhkan kebijakan yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan untuk menampung angkatan kerja yang terus berkembang. Namun, dengan berkembangnya teknologi, pekerjaan konvensional mulai bergeser. Banyak sektor yang membutuhkan keterampilan baru, sementara beberapa pekerjaan tradisional semakin berkurang. Di sisi lain, kewirausahaan menjadi jalan keluar potensial untuk mengurangi angka pengangguran. Program-program yang mendorong generasi muda untuk menjadi wirausahawan, terutama yang berbasis teknologi, harus terus diperluas. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses modal, pelatihan, dan pemasaran digital menjadi salah satu prioritas kebijakan.
Kewirausahaan yang berbasis inovasi dan teknologi akan menciptakan lapangan kerja baru yang tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal tetapi juga berpotensi bersaing di pasar internasional. Untuk itu, sektor pendidikan harus menanamkan semangat kewirausahaan sejak dini, melalui pelajaran atau kegiatan yang melibatkan riset pasar, pengembangan produk, dan digital marketing.
Agar Indonesia dapat meraih status negara maju, pembangunan infrastruktur yang merata dan didukung oleh teknologi adalah langkah yang tak bisa dihindari. Infrastruktur bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga soal akses terhadap informasi dan teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur digital di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) harus menjadi prioritas pemerintah. Pembangunan yang merata dapat menciptakan pemerataan kesempatan dan memfasilitasi partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam ekonomi digital yang berkembang pesat.
Di tengah perubahan struktur demografi, tantangan lainnya adalah memastikan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Indonesia harus mempersiapkan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Program-program seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus diperluas dan disempurnakan, agar seluruh warga negara, terutama yang berada di daerah 3T, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan mendapat perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.
Selain itu, perlindungan terhadap generasi muda yang memasuki pasar kerja juga harus diperhatikan. Upaya untuk mencegah pekerja muda jatuh dalam jebakan kerja tidak layak atau eksploitasi adalah langkah penting yang perlu diambil. Penyuluhan tentang hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.
