Mengapa Konflik Antar Elit Berbahaya?

Dalam lanskap politik Indonesia, konflik antar elit kerap menjadi perhatian publik. Meskipun sering dianggap sebagai dinamika wajar dalam demokrasi, konflik semacam ini berpotensi membawa dampak yang jauh lebih serius daripada sekadar perbedaan pendapat di tingkat atas. 

Bukan hanya melibatkan reputasi individu, konflik antar elit dapat menghambat proses pengambilan keputusan, memperkeruh stabilitas politik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Secara teoritis, konflik antar elit dapat dianalisis menggunakan pendekatan political elite theory. C. Wright Mills dalam bukunya The Power Elite (1956) menyatakan bahwa elit politik adalah kelompok kecil yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan negara. 

Ketika terjadi konflik di antara mereka, fokus yang seharusnya diarahkan pada penyelesaian masalah masyarakat berubah menjadi upaya saling mempertahankan posisi dan kekuasaan. 

Konflik semacam ini cenderung membuat kepentingan publik terabaikan, sementara energi politik lebih banyak terserap dalam perseteruan personal atau kelompok.

Indonesia bukan tanpa contoh konkret dalam hal ini. Sebuah studi yang diterbitkan oleh LIPI menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi reformasi birokrasi adalah perpecahan di tingkat elit yang menghambat konsolidasi kebijakan. 

Misalnya, konflik terbuka yang melibatkan elite partai politik sering kali berujung pada kebuntuan dalam pengesahan undang-undang strategis. 

Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan program-program pemerintah yang memerlukan dukungan lintas lembaga dan kesatuan visi di tingkat atas.

Penelitian lain dari Freedom House juga mencatat bahwa polarisasi elit di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi salah satu penyebab melemahnya indeks demokrasi. Ketegangan antar elit tidak hanya mengurangi efektivitas pemerintahan, tetapi juga memperburuk fragmentasi sosial di kalangan masyarakat. 

Ketika publik menyaksikan konflik elit secara terbuka, persepsi mereka terhadap politik sebagai arena kepentingan bersama berubah menjadi medan perpecahan.