Di tengah kompleksitas politik di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran yang tak tergantikan. Dengan tiga fungsi utamanya - legislasi, pengawasan, dan penganggaran - DPR bertugas memastikan kebijakan yang dibuat oleh negara sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi substantif?
Demokrasi substantif bukan soal pemilu atau formalitas prosedural. Demokrasi ini bicara soal hasil nyatab, bagaimana kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat. Sayangnya, perjalanan menuju demokrasi substantif di DPR sering kali terhambat oleh konflik kepentingan, minimnya transparansi, dan lemahnya fungsi pengawasan. Jika DPR ingin tetap relevan, reformasi mendalam adalah sebuah keharusan.
Pilar Demokrasi Substantif di DPR
- Fungsi Legislasi: Membuat Kebijakan untuk Rakyat
Sebagai pembuat undang-undang, DPR memiliki tanggung jawab besar. Tapi, apakah semua produk kebijakannya benar-benar berpihak pada rakyat? Contoh yang beberapa waaktu lalu sering dibahas adalah proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pihak menilai pembahasannya terlalu cepat dan minim masukan publik. Akibatnya, gelombang protes muncul dari berbagai elemen masyarakat. Untuk menghasilkan kebijakn yang lebih adil dan inklusif, DPR harus membuka ruang dialog lebih luas. Masyarakat berhak menyuarakan kebutuhan mereka. Jika prosesnya transparan, hasilnya pun akan lebih diterima.
- Fungsi Pengawasan: Menjaga Amanah Kebijakan
Pengawasan DPR terhadap pemerintah idealnya memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Tetapi, tantangan besar ada di efektifitasnya. Ambil contoh pengelolaan dana desa, merujuk pada laporan Bappenas (2023) menunjukkan bahwa dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi lokal, sering kali tidak tepat sasaran akibat lemahnya pengawasan dari legislatif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini dapat menjadi solusi. Dengan melibatkan masyarakat melalui platform digital untuk melaporkan penyimpangan, DPR dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasannya.
- Fungsi Penganggaran: Mengalokasikan Dana untuk Prioritas
Dalam menentukan alokasi anggaran negara, DPR memegang peranan penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, distribusi anggaran masih menghadapi kendala. Sebagai contoh, laporan ICW (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran DPR sendiri lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional daripada untuk program-program pemberdayaan rakyat.
Reformasi dalam penganggaran perlu dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam setiap tahap perencanaannya. Sistem evaluasi kinerja anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting) juga perlu diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.
Langkah Menuju Pembenahan DPR
Agar bisa lebih mendukung demokrasi substantif, DPR perlu berbenah dalam beberapa aspek:
- Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR adalah dengan membuka akses terhadap informasi legislasi. Menurut penelitian LIPI (2021), penggunaan teknologi informasi, seperti portal daring yang memuat draft undang-undang, hasil rapat, dan laporan anggaran, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan DPR lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
- Kompetensi Anggota DPR