Mohon tunggu...
Saiful Bahri. M.AP
Saiful Bahri. M.AP Mohon Tunggu... Wiraswasta - Peminat Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan Publik

CPIS - Center for Public Interest Studies

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menakar Kualitas Kebijakan DPR Periode 2024-2029

24 November 2024   19:10 Diperbarui: 24 November 2024   19:15 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://www.beritasatu.com/

Selama 25 tahun era reformasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memainkan peran kunci dalam proses legislatif. Namun, meskipun sejumlah legislasi penting dihasilkan, banyak masyarakat merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih kurang mengakomodasi kebutuhan mereka. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), banyak publik yang menganggap kebijakan yang dihasilkan DPR sering kali tidak mencerminkan kepentingan umum dan lebih mengutamakan agenda politik tertentu.

Pendapat Publik terhadap Kebijakan DPR

Survei yang dilakukan oleh SMRC dan LSI menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa kebijakan yang dihasilkan DPR tidak cukup mencerminkan kebutuhan nyata mereka. Sebagian besar publik menganggap kebijakan-kebijakan DPR lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit politik, ketimbang menciptakan dampak positif bagi kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama mereka yang terpinggirkan. Banyak yang merasa bahwa DPR lebih fokus pada proses formal legislasi, dan kurang memberi perhatian pada kualitas serta keberpihakan sosial dari kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2023, hanya sekitar 38% masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja DPR, sedangkan 52% lainnya merasa tidak puas atau netral mengenai kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 2023 menunjukkan 44% masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap DPR, sementara hanya 36% yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi. Kritik terhadap kualitas kebijakan DPR semakin mencuat dengan adanya hasil evaluasi dari Pusat Penelitian Politik LIPI (2021), yang menyebutkan bahwa 67% kebijakan legislasi DPR yang dihasilkan dalam 10 tahun terakhir belum terukur dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, terutama bagi kelompok marginal.

Tantangan DPR di Periode 2024-2029

Melihat tantangan ke depan, DPR periode 2024-2029 harus mampu melakukan perubahan signifikan. Peran DPR tidak hanya terbatas pada legislasi dan pengawasan, tetapi lebih dari itu, mereka harus menjadi lembaga yang bisa memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat. Hal ini mengharuskan mereka untuk memperbaiki kualitas kebijakan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang lebih mendalam, serta memastikan kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, terutama yang termarjinalkan.

Selain itu, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif, DPR perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi. Penyertaan publik dalam perumusan kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat dapat menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan perubahan tersebut. DPR juga perlu meningkatkan kapasitas anggota mereka, agar mampu merancang kebijakan yang bukan hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

DPR periode 2024-2029 memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kualitas legislasi. Tidak cukup hanya menjalankan fungsi formal legislatif dan pengawasan, tetapi harus mampu menghasilkan kebijakan yang substansial, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Transformasi ini memerlukan langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses legislasi, serta memperkuat kapasitas legislator untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Referensi

  • Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja DPR. LSI Research.
  • Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). (2023). Survei Indeks Kepercayaan Publik terhadap DPR dan Kinerja Legislatif. SMRC.
  • Jurnal Konstitusi. (2022). "Evaluasi Kinerja DPR: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Legislasi." Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, pp. 245-260.
  • Pusat Penelitian Politik LIPI. (2021). "Legislasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Politik dan Kualitas Kebijakan." LIPI.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun