Pendahuluan
Pilkada 2024 akan menjadi ajang yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di lebih dari 500 daerah, pemilih akan memilih kepala daerah yang akan memimpin mereka dalam lima tahun ke depan. Proses ini tentu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan kesatuan dan perdamaian di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan kohesi sosial, rasa solidaritas dan kebersamaan yang membuat kita tetap satu, meskipun berbeda.
Dalam setiap kontestasi Pilkada, muncul potensi polarisasi sosial yang mengancam persatuan. Ketika kampanye diwarnai dengan politik identitas dan kampanye negatif, jurang perbedaan semakin dalam, menciptakan ketegangan yang merusak hubungan antarwarga. Oleh karena itu, menjaga kohesi sosial di tengah Pilkada 2024 menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, peran partai politik, calon pemimpin, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pesta demokrasi ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa yang kita cintai.
Kohesi Sosial dalam Politik Indonesia
Kohesi sosial di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman yang sangat kaya, memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menjalani berbagai proses politik yang berfokus pada demokratisasi dan pembangunan inklusif. Namun, tantangan besar dalam mewujudkan kohesi sosial tetap ada, terutama dalam konteks politik. Kohesi sosial bukan hanya soal hubungan antarindividu, tetapi juga bagaimana negara dan masyarakat mengelola perbedaan, baik dalam etnis, agama, maupun ideologi politik.
Secara teori, Emile Durkheim menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, kohesi sosial tercipta melalui solidaritas organik, di mana keterkaitan antar individu terbentuk karena adanya saling ketergantungan. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam berbagai sektor kehidupan, seperti kerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam dunia politik, solidaritas ini sering diuji. Misalnya, dalam kontestasi Pilkada, politik identitas sering kali menjadi alat untuk menarik dukungan.
Partai politik atau calon tertentu terkadang memanfaatkan isu-isu sensitif, seperti agama atau etnis, untuk memperburuk polarisasi dan memecah belah pemilih. Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya politik transaksional, di mana kesetiaan politik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok daripada kesadaran kolektif untuk membangun negara yang inklusif.
Namun, terdapat pula contoh positif dalam pembentukan kohesi sosial, terutama dalam konteks koalisi politik. Setelah pemilu, pemerintah yang terpilih harus mampu mengelola keragaman ideologi di parlemen, serta membangun hubungan yang inklusif dengan semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas. Robert Putnam dalam teori modal sosialnya menyebutkan bahwa bonding capital (ikatan yang kuat antaranggota kelompok homogen) dan bridging capital (ikatan antar kelompok berbeda) harus seimbang agar kohesi sosial dapat terjaga.
Kohesi sosial dalam politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga persatuan nasional, yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meski ada perbedaan dalam cara pandang dan identitas politik, menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemecah belah, adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh partai politik, calon pemimpin, dan masyarakat Indonesia dalam setiap kontestasi Pilkada.
Peran Partai Politik dalam Menjaga Kohesi Sosial
