Menuju Indonesia Maju: Prabowo Tegaskan Pentingnya Ekonomi Pancasila dalam RPJMN 2025-2029

Pembangunan nasional yang berkelanjutan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diadakan pada 30 Desember 2024, Prabowo menegaskan pentingnya penerapan Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Konsep ini diharapkan dapat mengarahkan Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pembangunan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakmerataan ekonomi, korupsi, dan pengelolaan sumber daya yang kurang efektif. Pertama, ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan menyebabkan kesenjangan sosial yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks gini Indonesia mencapai 0,384 pada tahun 2023, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang perlu diatasi. Kedua, korupsi yang merajalela menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023. Ketiga, ketergantungan pada investasi asing kerap menimbulkan kekhawatiran terkait kedaulatan ekonomi nasional. Model ekonomi yang terlalu liberal cenderung memperlebar jurang ketimpangan dan mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Prabowo menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila merupakan gabungan antara pasar bebas dan ekonomi terencana, berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pendiri bangsa telah menegaskan perlunya perekonomian yang dikelola oleh pemerintah sebagai pengayom rakyat, bukan sekedar regulator. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan—ekonomi kita Ekonomi Pancasila.” tuturnya dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bapenas, Jakarta, Senin (30/12).

Pertama, Prabowo menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan asas keadilan sosial. Pemerintah harus mengarahkan investasi untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan peran koperasi, dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Prabowo mengingatkan pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan pembangunan yang jelas dan terarah. Tanpa perencanaan yang matang, negara tidak akan tahu arah kebijakan dan strategi yang harus diambil untuk mencapai kemajuan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional berbasis Ekonomi Pancasila, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pemerintah harus memperkuat sistem perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk transparansi dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Kedua, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tegas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat harus ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Investasi dalam pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, Ekonomi Pancasila akan mejadi fondasi kuat bagi pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Melalui perencanaan yang baik dan komitmen bersama dari semua pihak, cita-cita kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal. Seperti yang dikatakan Prabowo, “Berdasarkan asas kehidupan bernegara, pembangunan harus direncanakan—tanpa adanya rencana kita tidak tahu apa yang harus dilakukan.”