Tuduhan Dugaan Gratifikasi adik Johnny Plate Kental Unsur Politisasi?
Berita mengejutkan kita dengan baru-baru ini terkait tuduhan gratifikasi adik Johnny Plate di proyek BAKTI. Gregorius Alex Plate telah diperiksa Kejagung dengan status sebagai saksi. Beberapa sumber menyatakan kalau Kejaksaan juga menyita notulen rapat terkait perjalanan dinas tersebut. Sebenarnya kasus ini seperti dua sisi mata uang di mana tergantung yang bersangkutan bagaimana menyikapinya.
Terkait undangan dinas atau rapat bisa dicontohkan Mendikbud diundang oleh UI, apakah hal tersebut termasuk gratifikasi? Sama halnya undangan BAKTI ke Gregoius yang bisa diartikal sebagai wakil Menkominfo. Kalau hal tersebut gratifikasi maka kejaksaan harus membuktikan adanya "deal" perjalanan dinas dan pengaruhnya pada kebijakan terkait BTS. Sebaliknya kalau undangan rapat biasa yang kebetulan lokasinya di luar negeri, maka kejaksaan harus bisa menjelaskan alasan membidik adik Menkominfo dalam kasus ini.
Jangan sampai citra baik Kejaksaan sebagai Lembaga yang berwenang mengusut kasus korupsi justru ternodai karena dianggap ada motif politik dibalik pemberantasan korupsi. Seperti yang pernah dicuitkan Menkopolhukam, Mahfud MD kalua penegak hukum bisa mencarikan pasal yang ada sesuai pesanan. Apalagi kalua dikaitkan dengan hubungan panas antara PDIP dan Nasdem belakangan.
Sebelum adanya pengusutan kasus BAKTI oleh Kejaksaan, sudah ada sindiran dari PDIP agar beberapa Menteri nasdem mengundurkan diri. Hal ini bermula dari pencalonan Anies Baswedan yang dianggap antitesa Jokowi oleh Nasdem. Padahal di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, mau calon seperti apapun tidak ada pantangan untuk dicalonkan. Jokowi paham betul akan hal itu makanya dirinya tak mengubris desakan reshuffle kabinet.
Namun, hubungan PDIP dan Nasdem tampaknya terus memanas hingga ketua DPP PDIP sendiri menyebut kalua dua Menteri dari Nasdem sebaiknya mundur. Hal ini spontan dijawab oleh kader Nasdem dengan menyentil korupsi bansos yang pernah dilakukan Mensos dari PDIP dulu. Tentu saja perang dingin antara partai politik tak hanya terjadi di tingkatan sindir menyindir antara elit. Semua proxy bisa dimainkan termasuk Lembaga yang terkait dengan partai politik tertentu.
Bagaimana publik tidak curiga kalua kasus ini terkait politik kalau Jaksa Agungnya sendiri diketahui adik kandung politisi PDIP. Bisa saja orang menganggap ini suatu kebetulan. Tapi, sehari sebelum adanya pemeriksaan adik kandung Johnny Plate sudah diberitakan adanya pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi. Bisa jadi pemerikasaan ke keluarga Menteri dari Nasdem adalah bentuk tekanan tersendiri. Tentu mereka yang pandai berpolitik yang paham akan hal-hal seperti ini.
Sangat disayangkan kalau kinerja Menteri yang membawahi visi misi presiden harus diubek-ubek dengan motif politik di belakangnya. Apalagi sudah ada contoh-contoh kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri di mana grup Bakrie yang ketahuan memainkan uang besar justru lolos dari incaran Kejaksaan. Kini tiba-tiba Kejaksaan malah seakan membidik kementrian tertentu.
Kalau mau fair dan dianggap lurus, Kejaksaan juga harus mengaudit semua proyek di setiap kementrian yang ada. Karena bisa jadi korupsi yang lebih besar dari BAKTI bisa ditemukan. Di saat KPK dianggap dilemahkan karena dituduh membidik partai tertentu, jangan sampai Kejaksaan mengulangi kinerja KPK dengan membawa motif tertentu dalam pengusutan korupsi.
Kita tunggu saja kabar kedepannya apakah yang dicari Kejaksaan yakni adanya gratifikasi memang ditemukan. Kita harap Lembaga penegak hukum satu ini bermain sportif. Kalau ternyata mereka sama saja dengan KPK yang dikenal bermain politis pasca Antasari Azhar, maka sebaiknya Kejaksaan sendiri juga harus dievalusi.
Masyarakat sudah bosan dengan permaianan politis yang suka mempolitisasi segala hal menurut kepentingan mereka. Kapan kita sadar bahwa negeri ini butuh orang-orang jujur yang bekerja sesuai tanggung jawabnya, bukan sekedar pesanan politik. Kita yakin banyak orang baik di Kejaksaan begitupula di kementrian.
