Melihat kiprah politik empat anggota DPD RI dari daerah pemilihan DI Yogyakarta tidak lengkap kalau hanya sekedar mengikuti hiruk pikuk kampanye mereka di masa kampanye kemarin ini. Keempat anggota DPD RI yang sekarang menjabat, yaitu GKR Hemas (istri Sultan Jogjakarta), Hafidz Asram (pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY), Cholid Mahmud (tokoh dari Tarbiyah terafiliasi ke PKS) dan Afnan Hadikusumo (pengurus Muhamadiyah DIY), maju lagi dengan penuh semangat. Baliho mereka ada dimana-mana memenuhi seluruh sudut di seantero DIY, spanduk mereka bertebaran, dan iklan di media cetak mereka pun juga gencar.
Tapi sebuah pertanyaan muncul untuk mereka. Sebagai orang-orang yang telah menjabat selama 5 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun seperti GKR Hemas sehingga pemilu kali ini adalah untuk ketiga kalinya maju DPD, apa yang sudah mereka perjuangkan (dan berhasil) untuk kepentingan daerah? DPD itu diadakan untuk memajukan kepentingan daerah. Apa yang sudah mereka perbuat?
Pertanyaan ini yang susah sekali ditemukan jawabnya. Kelima orang petahana tadi selalu punya nada yang sama ketika bicara soal daerah. Mereka hanya sama ketika bicara tentang keistimewaan DIY. Dan hanya isu daerah itu yang selalu mereka bawa kemana-mana. Di televisi, di spanduk, di baliho, dan perangkat kampanye lainnya. Padahal kita warga Jogja juga tahu kalau isu keistimewaan itu sudah basi. Yang membedakan mereka yang petahana itu hanya desain baliho dan nomor urutnya saja. Tidak ada yang lebih spesial dari para petahana DPD RI dari dapil DIY ini yang fokus pada kemajuan kepentingan daerah yang lebih jelas.
DPD semestinya banyak menyoal tentang hubungan kekuasaan, hubungan ekonomi, hubungan administratif yang terjadi antara pusat dan daerah. Jangan dipikir mentang-mentang sudah otonomi daerah lantas tidak ada lagi problem antara pusat-daerah.
Contoh, misalnya, mereka yang di DPD mestinya berpihak jelas pada masyarakat adat, bukan mengikuti arus besar pembangunan nasional yang cenderung tidak berpihak pada masyarakat adat. Â Banyak kelompok-kelompok masyarakat adat di DIY yang mestinya suara mereka diwakili dan diangkat oleh para anggota DPD, tapi tidak pernah ada satu pun yang mengadvokasi hal ini.
Para petahana DPD RI malah sekarang ini bicara tidak beda dengan mereka yang calon legislatif DPR. Mereka bicara tentang BPJS, pendidikan nasional, kesejahteraan guru, tentang pertahanan keamanan, tentang isu-isu perempuan yang sangat umum. Jelas, para petahana DPD ini tidak paham perannya. Karena mereka semua tidak bermutu secara kompetensi dan kualitas, warga DIY mestinya punya pilihan yang lain untuk calon DPD RI.
Yang menarik, dari tiap petahana DPD RI di DIY ini punya basis sosial dan pendukung yang tidak saling bertabrakan. Yang lebih menarik lagi, tiap segmen sosialnya sekarang ini pun sebenarnya memunculkan kandidat DPD nya sendiri-sendiri yang juga sangat layak untuk jadi pilihan alternatif ketimbang para calon petahana tadi.
Yang selama ini memilih GKR Hemas, bisa mengalihkan suaranya untuk calon DPD baru yang bernama Ismarindayani, yaitu istri Menpora, calon DPD RI dapil DIY dengan nomer urut 9. Dia berangkat dari keluarga besar kraton Pakualaman. Sudah sangat pantas untuk menampung suara-suara tradisional yang selama ini mendukung istri Sultan. Selain dia, para pendukung istri Sultan ini juga bisa menyalurkan suaranya untuk ketua MPR yang baru, Sidharta Danusubrata, yang terafiliasi dengan PDIP. Suara Hemas sangat terwakili jika bisa disalurkan untuk kedua calon DPD ini. Sidarta adalah calon DPD RI nomer urut 12.
Yang selama ini memilih Kholid Mahmud, bisa mengalihkan suaranya untuk calon DPD baru yang bernama Abdul Muhaimin. Abdul Muhaimin juga adalah seorang ulama penjaga kerukunan beragama di DIY dan komitmennya untuk warga Jogja yang majemuk selama ini juga sudah terbukti. Tidak sektarian. Abdul Muhaimin ini juga bisa menjadi calon DPD yang menampung suara-suara dari petahana Hafidz Asram karena Asram adalah juga seorang kader NU. Namun saya ragu jika para pendukung Kholid Mahmud gampang berubah ke calon dari NU. Kholid banyak didukung oleh kader dan caleg PKS di seluruh Jogjakarta.
Yang terakhir, suara untuk Afnan Hadikusumo bisa dialihkan untuk calon baru DPD yang bernama Muhammad Hirsyam (nomer urut 10). Hirsyam adalah bagian dari kerabat dan trah dari ulama besar dan ketua PP Muhammadiyah yang legendaris, alm. KH AR Fahruddin (lebih dikenal sebagai "Pak AR"), dan selama ini sebelumnya punya kiprah jelas sebagai bagian dari Kepolisian RI di Polda DIY. Gagasan Hirsyam tentang restrukturisasi pajak kendaraan bermotor antara pusat dan daerah bisa jadi salah satu misinya di DPD nanti. Suara-suara warga Muhammadiyah yang selama ini kecewa dan tidak mendapatkan perhatian dari petahana sangat besar kemungkinannya akan dialihkan untuk kerabat "Pak AR" yang asli Yogyakarta ini.
Sebaiknya dan sudah seharusnya warga Jogja merubah pilihan untuk DPD RI YANG BARU! YANG BARU AKAN MEMBAWA PENYEGARAN untuk pembangunan Jogja agar benar-benar istimewa, tidak hanya pada slogan!
