Mohon tunggu...
Katya Syifadewi
Katya Syifadewi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Hubungan Demokrasi Cacat dengan Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah

27 Juni 2022   18:00 Diperbarui: 27 Juni 2022   18:02 259
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam Democracy Index yang diterbitkan oleh The Freedom House mengkategorikan indeks demokrasi pada lima kategori yaitu prose pemilu dan pluralism, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Berdasarkan skor pada berbagai indicator dalam kategori ini, setiap negara kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis tata pemerintah negara: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida dan rezim otoriter. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh  The Freedom House  pada tahun 2021 lalu Indonesia berada pada demokrasi cacat dengan pada peringkat ke 52 dari 165 negara di dunia dan berada pada peringkat ke 9 dari 28 negara di benua asia dan australia, bila dibandingkan negara tetangga kita Malaysia yang berada di peringkat ke 39 dari 165 negara di dunia dan diperingkat ke 6 dari 28 negara di benua asia dan Australia. Indonesia dan Malaysia termasuk kedalam demorasi cacat. kenapa Indonesia dan Malaysia masuk kedalam demokrasi cacat?

Pertama kita pahami lebih dulu apa itu itu demokrasi cacat, menurut The Freedom House demokrasi cacat merupakan negara-negara yang melakukan pemilihan umum yang bebas dan adil bahkan jika ada masalah seperti pelanggaran kebebasan media, kebebasan sipil yang dihormati. Namun, ada kelemahan yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, seperti masalah pemerintahan, budaya politik yang kurang berkembang dan tingkat partisipasi politik yang rendah.

 Bila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia memiliki skor budaya politik yang rendah dengan nilai 4,38.

 Lalu apa itu budaya politik?

Budaya politik adalah nilai-nilai sikap dan kepercayaan dari masyarakat yang diperoleh melalui sosialisasi dan mempengaruhi perilaku politik. Kebudayaan politik juga dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaa, symbol, ekprsif dan nilai-nilai yang menggambarkan situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa budaya berpolitik merupakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kenapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu penting terhadap pemerintah itu penting?

Karena masyarakatlah yang menjadi salah satu penentu dari suatu negara. Dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut merupakan indicator yang menunjukan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Lalu apa hubungan antara kepercayaan public dengan demokrasi cacat

Bila kepercayaan public terhadap pemerintah itu rendah dapat menyebabkan terganggunya beberpa program yang sedang dijalankan pemerintah. Contoh lainnya yang baru-baru ini terjadi adalah masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin Covid-19. Meraka berpendapat bahwa pemerintah sengaja membuat suatu penyakit pandemik lalu setelah itu memberikan vaksin yang terdapat micro chip. Walaupun hanya segelintir orang yang berpendapat seperti itu namun hal ini menunjukan bahwa masih banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan lancar disebabkan oleh masyarakat yang kurang percaya.

Menurut saya antara kepercayaan masyarakat dengan demokrasi cacat sangat lah berhubungan. Bila masyaraka terhadap pemerintah itu menyebabkan bebepa kebijakan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Lalu dengan rendahnya nilai kebudayaan politik di Indonesia haruslah menjadi perhatian pemerintah dalam membenahi kebijakan mereka yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Dan penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah cukup tingginya tindakan korupsi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun