Melihat Realitas Ketimpangan Sosial di Indonesia

               

               Setelah 78 tahun merdeka, Indonesia masih tidak lepas dari masalah ketimpangan sosial. Berdasarkan survei yang diluncurkan oleh lembaga riset Ipsos Global, What Worries the World,  ketimpangan sosial menjadi tantangan utama yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Ketimpangan tersebut terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan kerja. 

Sumber: databoks

               Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah meningkatkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, kemakmuran tersebut tidak merata, dan sebagian besar penduduk masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika dilihat menggunakan data uang simpanan di bank, sebanyak Rp4.231 triliun atau sekitar 53% dari total DPK perbankan yang mencapai Rp8.049 triliun dimiliki oleh hanya 0,02% penduduk. Ini artinya separuh lebih uang di bank dikuasai oleh hanya 0,02% populasi penduduk Indonesia.

Sumber: CNBC Indonesia

               Jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin ini juga bisa disaksikan dengan jelas di ibu kota Indonesia. DKI Jakarta disebut sebagai salah satu potret nyata yang berhasil menggambarkan kampung kumuh yang dikepung gedung-gedung tinggi.

Sumber: Indosiana.id

                 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial di Indonesia. Salah satunya adalah ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi, baik di kota-desa maupun di Jawa dan luar Jawa. Daerah perkotaan atau pulau tertentu cenderung mengalami pembangunan pesat sehingga memperoleh fasilitas yang memadai, pendapatan tinggi, serta kesejahteraan yang lebih baik. Sementara di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, kondisinya tertinggal seperti tidak mendapat akses fasilitas yang memadai, pendapatan rendah, serta kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Pembangunan yang tidak merata tentunya membuat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai tidak dapat dinikmati sejumlah daerah. Akibatnya, tidak semua masyarakat mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Selain itu, praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela di Indonesia juga membuat adanya penyelewengan harta milik negara  dari yang membutuhkan ke tangan-tangan yang salah.

                Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Program-program seperti bantuan sosial, subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, serta program-program pemberdayaan ekonomi telah diperkenalkan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung.

Sumber: kemensos.go.id

                Namun, untuk dapat mengatasi ketimpangan sosial, diperlukan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Apalagi dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) dalam mencakup semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

               Ketimpangan sosial merupakan tantangan yang tidak mudah dan harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemerataan dalam pembangunan ekonomi, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi ketimpangan ini. Sebagai contoh, pemerintah dapat memulai dengan menciptakan program-program pemberdayaan ekonomi seperti Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Padat Karya Tunai (PKT). Hal ini lebih efektif daripada hanya sekadar memberikan bantuan tunai, karena selain dapat berguna untuk kemajuan tiap individunya dengan lebih dalam lagi, hal ini tentu saja dapat memberikan dampak baik untuk jangka panjang. Dengan kerjasama dan langkah-langkah yang tepat, mimpi menjadi Indonesia emas pasti terwujud, memastikan bahwa setiap penduduk dapat menikmati hasil dari kemajuan yang dicapai. 

Penulis: Kathelyn Aurellia Chandra & Kathryn Aurielle