Penataan dan normalisasi Waduk Pluit dianggap sudah mendesak, karena kondisinya sudah sekian lama tidak diperhatikan.
Tak heran luas waduk yang 80 hektar kini menjadi sekitar 50 hektar. Karena di setiap sisinya ada pemukiman.
Kedalamannya pun semakin dangkal. Kini hanya tinggal 1 sampai 3 meter dari kedalaman awal yang mencapai 10 meter.
Keinginan Pemprov untuk merelokasi warga yang tinggal di sekitar waduk ternyata tidak mudah. Padahal sudah disediakan tempat baru. Seperti Rusun Marunda.
Untuk tujuan ini, Jokowi dan Ahok sudah bekerja keras memberikan pemahaman dan keringanan kepada warga yang hendak pindah.
Namun ujung-ujungnya justru dianggap melanggar HAM, sehingga Komnas HAM harus turun tangan. Padahal kalau mau jujur apa yang dilakukan Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok sudah cukup manusia.
Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang main gusur. Selama itu Komnas HAM diam saja.
Kalau kita mau cermati persoalan sulitnya warga dipindahkan jangan-jangan karena ada kepentingan orang tertentu yang tergganggu. Dalam hal ini adalah bisnis penyewaan rumah.
Penataan dan normalisasi waduk tentu akan menghilangan pemasukan mereka yang selama ini dinikmati. Tentu saja mereka tidak rela, sehingga akan berupaya menghalangi proses relokasi.
Menurut Jokowi untuk penataan Waduk Pluit ini tidak ada tawar-menawar lagi. Karena demi tujuan untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Jakarta.
Seperti yang dikatakan Jokowi dalam kuliah umum di Universitas Tarumanegara, Kamis (16/5) yang dikutip Kompas cetak.
"Kami beri solusi rusun di tempat lain, sudah diisi pula. Ada yang mau ditata, tetapi minta di sekitar waduk. Itu untuk penghijauan, bukan untuk rumah. Jangan ditawar-tawar lagi."