Digitalisasi Kampanye Pilkada 2020

Pilkada serentak tahun 2020 yang dihelat di 270 daerah dalam situasi pandemi saat ini, tentu dibutuhkan ke hati-hatian yang ekstra. Pemenuhan hak politik warga tidak boleh mengesampingkan aspek kesehatan.

Penundaan Pilkada dari bulan September ke Desember melalui Perppu nomor 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Jokowi, sempat menuai berbagai pandangan berbeda dari beberapa kalangan.

Saat itu, secara umum pihak-pihak yang berpandangan penundaan Pilkada ke bulan Desember menilai belum ada jaminan pandemi covid-19 akan berakhir. Sehingga akan menimbulkan kekhawatiran pilkada menjadi klaster penyebaran covid-19. 

Setidaknya penilaian beberapa kalangan saat ini patut diperhatikan mengingat data jumlah orang yang terpapar covid-19 masih meningkat.

Situasi saat ini tentu kian kompleks, di satu sisi proses Pilkada sudah sampai tahap verifikasi bacalon. Baik penyelenggara maupun bacalon tentu juga sudah menyiapkan perangkat yang matang untuk mengarungi jalannya Pilkada serentak kali ini. Di sisi lain, penyebaran covid-19 terus memakan korban.

Situasi yang tidak normal seperti saat ini, sudah sepatutnya para pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam upaya penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

KPU selaku penyelenggara dan pemerintah, diharapkan dapat membuat model pilkada yang berkualitas baik dari sisi demokrasi politik maupun aspek keselamatan kesehatan warga. Keduanya harus dipastikan berjalan dengan ketat dan benar.

Dalam situasi normal, Pilkada identik dengan pengerahan massa dalam jumlah besar. Upaya pengerahan massa kerap dibalut dengan kegiatan konser musik, kehadiran bintang tamu dan tokoh. Namun dalam situasi pandemi seperti saat ini, hal itu nyaris tidak mungkin dilaksanakan.

Ketegasan KPU dalam bentuk pembuatan aturan sangat menentukan jalannya proses kampanye yang tertib sesuai protokol kesehatan. Dalam hal ini, KPU betul-betul mesti jelas dalam membuat tata aturan protokol kesehatan.

Dinamika pertarungan politik kerap membuat intepretasi aturan sendiri demi mencapai tujuan politik kemenangan Pilkada. Jika tata aturan yang ada tidak bersifat tegas dan jelas tentu berpotensi disalah artikan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, tata aturan penyelenggaraan Pilkada dalam situasi yang tidak normal kali ini, diharapkan dapat menjadi momentum pertarungan gagasan para kontestan yang lebih mewarnai.