Para Penolak Pilkada 2020 Harus Baca ini

PELAKSANAAN Pilkada serentak tahun 2020 yang telah diketuk palu digelar tanggal 9 Desember 2020 adalah sebuah keputusan berat yang harus diambil Pemerintah bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu.

Bisa dirasakan, suasana kebatinan para pengambil kebijakan dalam proses ketuk palu keputusan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. 

Ada pertimbangan kondisi epidemiologi di daerah berstatus zona merah yang akan menggelar Pilkada 2020. Di sisi lain, proses pergantian kepemimpinan di daerah adalah sebuah keputusan politik strategis untuk mengatur hajat hidup orang banyak yang juga harus menjadi pertimbangan utama.

Para pemangku kebijakan pasti melihat proses demokratisasi di Indonesia saat ini telah mencapai sebuah kehidupan demokrasi yang matang dan mulai menemukan bentuknya.

Kita tahu, salah satu amanah Reformasi ialah desentralisasi atau otonomi daerah. Kekuasaan tidak lagi terpaku di pusat. Setiap daerah berwenang mengelola daerahnya masing-masing. Dan rakyat bisa memilih langsung pemimpinnya melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dengan Pemilu, memang tidak akan memberikan warga sembako atau uang tunai. Pemilu juga tidak bisa untuk membiayai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, atau bahkan Pemilu juga tidak untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Namun tentu saja, dengan Pemilu yang berkualitas, kita bisa mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang berkualitas, yang amanah dalam membangun daerah. 

Dampak dari Pemilu yang demokratis, kita bisa menentukan pemimpin kita sendiri yang tentu saja berintegritas, memikirkan bagaimana hajat hidup orang banyak bisa terpenuhi, kesejahteraan menjadi muara dari seluruh proses demokrasi yang kita anut. 

Dengan Pilkada, Kepala Daerah yang kita pilih akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang bisa dirasakan seluruh masyarakat di daerah.

Karena Pemilu itulah, Pemimpin yang kita idam-idamkan bisa memenuhi terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, penolakan sejumlah kalangan baik stakeholder terkait dan para pemangku kepentingan dari Pilkada 2020 juga menjadi dinamika tersendiri dalam pengambilan keputusan.