Selamat Bertarung Mas Menteri

Indonesia dapat Menteri baru yamg urus pendidikan. Seorang Technopreneur yang rela tinggalkan kerajaan bisnis triliunan demi memperbaiki pendidikan negeri ini. 

Gebrakan telah dikeluarkan. UN dihapus. Diganti dengan asesmen kompetensi minimum yang tidak lihat nilai murid tapi menilai kompetensi. Lebih ke arah menilai sekolah dan sistem pendidikan menurut saya.  

Ide yang sangat mencerahkan.  Karena penilaiannya kompetensi jadi murid ga akan lagi disuruh jadi burung nuri yang dilatih berbicara tanpa tahu arti. Membuat sekolah menjadi tempat pelatihan burung beo yang hanya bisa ngomong tanpa bisa analisa. Murid yang nantinya cuma bisa jadi penurut dan setia kepada kerjaan tanpa inisiatif (ini kata World Bank dari hasil survey kepada dunia bisnis).

Tambahan lagi adalah sistem ini akan bisa dirubah tekanan akan diberikan ke sistem sekolah bukan murid. Jangan berikan penilaian atas murid karena itu akan membuat murid terkotakkan menjadi murid bodoh dan pintar. Dunia pendidikan harusnya tidak punya kotak seperti itu. Murid bodoh bisa jadi adalah seperti kera yang disuruh ikut lomba berenang. Atau seperti ikan yang disuruh lomba lari.

Manusia memiliki perbedaan dasar dalam kapabilitas karena internal dan eksternal faktor. Menilai murid hanya akan menjadikan sekolah seperti pabrik yang harus melalui QC sebelum dijual sehingga bisa diletakkan dimana harga jualnya,  barang kualitas tinggi atau reject. Ah,  kan aneh jika seorang anak yang merupakan ciptaan sang maha Sempurna bisa ditetapkan sebagai barang reject. 

Harapannya yang dinilai adalah sistem sekolahnya dan sistem manajemennya. Dikeluarkan nilai dari dinas pendidkan. Sama seperti PISA yang tidak menilai anak yang dites tapi menunjukkan nilai sistem pendidikan negara tersebut. Harapannya adalah rapor untuk kabupaten atau kota itu diperbandingkan juga dengan biaya per murid dalam APBD daerah tersebut.Jadi masyarakat daerah tersebut bisa melihat kualitas pendidikannya dibandingkan dengan biaya yang harus mereka bayar melalui uang mereka bersama(APBD adalah uang masyarakat daerah yang diwakilkan pemda untuk dipakai bagi pelayanan). Dengan begini maka rapor itu akan menjadi dasar menilai kualitas oimpinan mereka dan wakil mereka untuk mengawasi pimpinan tersebut. 

Hal yang tidak mudah karena perlawanan politik akan ada. Tapi semoga mas Menteri itu bisa. Sebuah harapan yang sederhana.